Agus Sudarmansyah Minta Pemkab Masifkan Publikasi Edukasi Covid-19 ke Masyarakat

Agus menilai masyarakat sudah terpapar dengan kepanikan yang luar biasa akibat beredarnya informasi-informasi yang tidak benar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua DPC PDI-P Kubu Raya, Agus Sudarmansyah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Wakil Ketua IV Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah meminta, pemerintah daerah memasifkan kegiatan publikasi edukasi terkait Covid-19 kepada masyarakat.

Ia mengaku khawatir melihat fenomena hoax atau kabar bohong terkait Covid-19, karena itu dikatakannya perlu upaya untuk meluruskan informasi-informasi yang tidak benar dan simpang siur tersebut.

Sebab, Agus menilai masyarakat sudah terpapar dengan kepanikan yang luar biasa akibat beredarnya informasi-informasi yang tidak benar.

“Nah, ini perlu penguatan dalam pelurusan informasi-informasi. Kita tidak mau nantinya malah muncul penyakit-penyakit lain seperti stres, darah tinggi, dan jantungan. Baru dengar tetangga batuk saja sudah langsung tutup pintu," katanya.

Sikapi Pademi Covid-19, Rupinus Keluarkan Imbauan Larangan Orang Luar Masuk Sekadau

"Situasi seperti ini sangat membahayakan. Kalau sudah stres penyakit kambuhan akan muncul dan ketahanan tubuh menurun akhirnya berpotensi terpapar virus corona,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya ini.

Terkait hal itu, Agus meminta Pemerintah Kabupaten Kubu raya melalui dinas terkait memperbanyak publikasi lewat berbagai media.

Menurutnya harus ada penanganan khusus terkait kesimpangsiuran informasi yang beredar.

“Mungkin dinas kominfo bagaimana strateginya untuk bisa masuk di semua lini media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang benar. Dengan rekomendasi dari dinas kesehatan atau pemerintah daerah tentunya sehingga bisa diyakini kebenarannya,” jelasnya.

Lebih jauh Agus juga meminta, pemerintah daerah mengendalikan semua pemerintah desa sehingga tidak mengambil kebijakan parsial di wilayah masing-masing. Ia menilai hal itu perlu dilakukan untuk mencegah desa bertindak sendiri atas dasar kepanikan subjektif.

“Nah, ini perlu dikendalikan jangan sampai karena kepanikan tinggi lalu orang datang pun diusir. Ada sebuah kebijakan yang memang harus disosialisasikan ke tingkat desa. Mana yang boleh mana yang tidak. Ini perlu diatur karena kita khawatir nanti dampak kerawanan sosial,” terangnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Muzammilul Abrori
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved