Senasib dengan Bawaslu, Masa Kerja Jajaran Ad Hoc KPU Kalbar Juga Ditunda

Menurut Ramdan, surat itu sebagai tindaklanjut dari keputusan KPU nomor 179 tentang penundaan tahapan pilkada.

Tribunpontianak.co.id/Ridho Panji Pradana
Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan mengungkapkan jika karena pandemik corona, pihaknya juga menunda masa kerja jajaran ad hoc baik PPK maupun PPS.

Hal ini sesuai dengan surat 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020, 24 Maret 2020 tentang tindaklanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh PPK dan PPS.

Menurut Ramdan, surat itu sebagai tindaklanjut dari keputusan KPU nomor 179 tentang penundaan tahapan pilkada.

"Diperintahkan pada KPU Kabupaten Kota yang menyelenggaran pemilihan untuk menunda semua aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan badan ad hoc yaitu PPK dan PPS," ujar Ramdan, Minggu (29/03/2020).

Gaji Ad Hoc Naik, KPU Sintang akan Kembali Cermati Anggaran Pilkada

Diketahui, pada surat keputusan KPU nomor 179, ada empat tahapan yang ditunda yaitu pelantikan PPS, verfak syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

"Untuk PPK dan PPS yang sudah dilantik akan ditunda masa kerjanya, nanti akan dilihat perkembangan kelanjutan tahapan, tentu akan disesuaikan kembali," katanya.

Dikatakannya, konsekuensi dari penundaan tahapan maka KPU Kabupaten Kota hanya dapat membayar honorarium PPK dan sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan maret.

Kemudian KPU tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS bagi KPU yang sudah melakuan pelantikan.

Lebih lanjut, diungkapkan Ramdan jika pada surat 285 juga dijelaskan agar membuat keputusan KPU Kabupaten Kota untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK, serta PPS dan sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas SK KPU Kabupaten Kota tentang penetapan dan pengangkatan PPK dan PPS untuk pilkada 2020.

"Keluarnya SK KPU nomor 179kan tanggal 21, sementara PPK sudah bekerja, sehingga dibulan maret honorarium masih bisa dibayarkan, sementara PPS masa kerjanya ditunda," jelas Ramdan. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved