Tak Hanya Cukup Tahapan, Pengamat Politik Sarankan Penundaan Pelaksanaan Pilkada 2020

Tentu hal ini bisa berujung mosi tidak percaya yang justru merugikan hasil capaian yang di targetkan KPU, Bawaslu dan Pemerintah.

TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Politik Untan Yulius Yohanes 

News Analysis
Pengamat Politik Untan
Dr. Yulius Yohanes

PONTIANAK - Perihal penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 oleh KPU terkait tiga tahapan yaitu pelantikan PPS, verifikasi balon perorangan serta rekrutmen PPDP dan coklit data pemilih cukup wajar dan logis karena pertimbangan kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi pandemik covid 19.

Namun akan lebih bijak lagi ketika KPU dapat mempertimbangkan penundaan Pilkada serentak 2020 sampai masa pandemik covid 19 betul-betul sudah dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Tentu hal ini harus segera di rumuskan bersama oleh pemerintah, KPU dan Bawaslu untuk merancang opsi kedepan ketika terjadi penundaan secara keseluruhan tahapan kegiatan Pilkada serentak 2020.

KPU Kalbar Pastikan Tahapan Pilkada 2020 Ditunda

Terlebih kebijakan yang diambil KPU bersifat menunda dari sebagian dari tahapan keseluruhan Pilkada serentak akan saling terkait dan mempengaruhi.

Sehingga di pastikan akan mengganggu capaian tujuan Pilkada yang kurang baik dan merusak sistem demokrasi yang ada karena tidak mempertimbangkan secara sosiologis dan psikologis dari masyarakat.

Apalagi jika pelaksanaan pilkada tetap digelar sesuai waktu yang dirancang, kesannya dipaksakan dan justru bisa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat yang bisa bermacam-macam tafsiran negatif untuk penyelenggara pemilu.

Tentu hal ini bisa berujung mosi tidak percaya yang justru merugikan hasil capaian yang di targetkan KPU, Bawaslu dan Pemerintah.

Wacana penundaan Pilkada serentak 2020 yang diusulkan satu diantara anggota DPR RI juga cukup bijak.

Karena masyarakat tentu akan berpikir bahkan enggan untuk hadir disaat musim kampanye maupun menyalurkan hak pilihnya di TPS yang dasarnya harus berkontak langsung dan berkumpulnya orang banyak.

Maka dari itu, pemerintah dan stake holder terkait harus mencari solusi terbaik jika memang dipaksanakan akan berdampak kurang baik dan merugikan negara. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved