Komite IV DPD RI Minta Keseriusan Pemerintah Untuk Pembangunan Satu Juta Unit Rumah Subsidi

Sukiryanto berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dapat lebih serius

IST / Boby
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto saat menjadi narasumber diskusi terkait perumahan yang juga menghadirkan Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Harry Endang Kawidjaja dan Ketua Umum Apernas Jaya, Andre Bangsawan di Jakarta, Selasa (17/03/2020). 

PONTIANAK - Satu diantara Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Sukiryanto berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dapat lebih serius dalam mewujudkan pembangunan satu juta unit rumah subsidi.

Hal ini tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini saat menjadi narasumber diskusi terkait perumahan yang juga menghadirkan Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Harry Endang Kawidjaja dan Ketua Umum Apernas Jaya, Andre Bangsawan.

Sebelumnya, didalam kegiatan ini masing-masing dari asosiasi perumahan memberi pandangannya terhadap keseriusan pemerintah dalam lanjutan program ini, yang mana semua satu suara meragukan keseriusan pemerintah melalui kementerian PUPR.

Hal ini sangat disayangkan karena tujuan Presiden dan Menteri PUPR sudah sangat baik dan sejalan, akan tetapi dalam pelaksanaannya di level pelaksana teknis kurang pas dan sering kali tidak mencerminkan dukungannya terhadap tujuan program tersebut.

Silaturahmi Dikediaman Raja Sekadau, Sukiryanto Ingatkan Pentingnya Literasi Keuangan

Hal ini seakan menyiratkan kebutuhan kementerian yang membawahi perumahan rakyat secara khusus agar semangat dari program rumah untuk rakyat ini tidak hanya sekedar menjadi program pencitraan.

Menanggapi hal tersebut, H. Sukiryanto sebagai anggota DPD RI akan menyuarakan aspirasi dari teman-teman asosiasi dalam hal menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari UU.

Karena program ini tidak akan berjalan tanpa kerja sama yang baik dengan mitra (pengusaha), dimana dari sisi ekonominya juga mempunyai dampak yang signifikan, dengan mewabahnya virus corona, usaha properti (penyediaan rumah) menjadi yang paling sedikit terdampak karena sampai saat ini belum ada perumahan yang stop pembangunannya,

"Tapi kalau perumahan yang terhenti karena kebijakan-kebijakan pemerintah cukup banyak," ungkapnya, Selasa (17/03/2020) kepada Tribun.

Kemudian konsumen akhir juga tidak banyak yang menahan pembelian karena rumah adalah kebutuhan masyarakat.

Dari sisi lain sebagai pengembang, H. Sukiryanto berharap perlu ada inovasi dari pemerintah untuk rakyat.

Satu diantaranya yang telah berulang kali disuarakan yaitu melakukan perbaikan pola subsidi untum perumahan dengan memotong periode subsidi menjadi lebih pendek, karena 10 tahun kedepan nilai dari rumah meningkat, kehidupan masyarakat juga akan naik kelas, sehingga tahun ke-11 sampai dengan lunas mereka sudah tidak perlu di subsidi lagi.

Diharapkan dengan pembatasan subsidin hanya 10 tahun membuat lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dibiayai, apabila dengan dana 9T dapat membiayai 120ribu rumah, dapat meningkat menjadi 240ribu rumah.

Terakhir, ia juga mengharapkan pemerintah mengedepankan tujuan dari penyediaan rumah tersebut, jangan dibenturkan dengan general law yang mana akan menjadi hambatan.

"Biarlah program ini menjadi program pro rakyat dengan menjalankan amanat undang-undang untuk menjamin kesejahteraan rakyat indonesia," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved