Pemprov Kalbar Dorong Penggunaan Transaksi Digitalisasi dengan QRIS Sesuai Arahan Mendagri

AL Leysandri mendorong agar penggunaan transaksi secara digital dapat berjalan secara optimal melalui QRIS.

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Kalimantan Barat,Agus Chusaini (batik biru) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Al Leysandri (tengah) dan para hadirin dalam acara sosialisasi penggunaan transaksi non tunai menggunakan Qris di Analityc Room kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (11/3/2020). 

PONTIANAK -Pemerintah Daerah (Pemda) Kalbar, melalui Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang diwakilkan Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri menyatakan hadirnya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS sesuai dengan arahan yang dicanangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

AL Leysandri mendorong agar penggunaan transaksi secara digital dapat berjalan secara optimal melalui QRIS.

"Jadi semua kegiatan dan program pemerintah berkenaan dengan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan digitalisasi," ujarnya, Rabu (11/3/2020).

Sebelumnya, telah tertuang dalam intruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017.

Dalam Rangka Pekan QRIS Nasional, BI Kalbar Beberkan Manfaat QRIS di Pemprov Kalbar

Selanjutnya, surat edaran Mendagri nomor 910/1867/SJ 17 April 2017 terkait transaksi non tunai.

Lebih lanjut, A.L. Leysandri berharap dengan adanya QRIS, menjadi suatu perkembangan teknologi transaksi keuangan guna meminimalisir terjadinya korupsi dan penyelewengan kewenangan hingga keuangan.

"Kami di minta oleh Mendagri ini mewajibkan Pemda dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari pengadaan dan pelaporan menggunakan sistem seperti ini," tuturnya.

Tak hanya itu saja, AL Leysandri bahkan mendorong seluruh perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat menggunakan QRIS.

"Tentunya sosialisasi dan edukasi secara terus menerus. Baik dari sisi keamanan dan lainnya agar masyarakat merasa terjamin keamanannya. Sehingga tidak perlu lagi membawa uang tunai," terangnya.

Selain itu, A.L. Leysandri juga membeberkan beberapa manfaat dari transaksi non tunai, yakni belanja daerah lebih efisien, menghemat pengeluaran negara, laporan keuangan terjadi dengan baik serta efektifitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Septi Dwisabrina
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved