Wabup Sujiwo Minta Bagi Hasil Pajak Kendaraan Kubu Raya Ditinjau Kembali.

Musrenbang yang merupakan rangkaian untuk melakukan singkronisasi, akselerasi program program pembangunan,

Penulis: Muzammilul Abrori | Editor: Zulkifli
TRIBUN PONTIANAK/MUZAMMILUL ABRORI
Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat ditemui awak media, seusai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2021, yang diadakan di Qubu Resort, pada Senin (9/3/2020). 

KUBURAYA - Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan sedang melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi, berkaitan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Hal ini dikatakan Sujiwo, seusai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2021, yang diadakan di Qubu Resort, pada Senin (9/3/2020).

Dirinya menjelaskan, Musrenbang yang merupakan rangkaian untuk melakukan singkronisasi, akselerasi program program pembangunan, sekaligus dalam rangka penajaman-penajaman untuk sebelum masuk di RKPD, RAPBD, dan kemudian barulah menjadi APBD.

Berkaitan dengan itupun, Sujiwo mengungkapkan sedang melakukan komunikasi intensif mengenai pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Wabup Sujiwo Ajak Hilangkan Stigma Negatif kepada Riders dan Klub Motor

Sebab dikatakan dirinya, ada angka-angka yang tidak rasional. Dengan jumlah penduduk ketiga setelah Kota Pontianak, dan Kabupaten Sambas, tetapi Kubu Raya dalam hal penerimaan bagi hasilnya terdapat pada urutan paling bawah dari 14 Kabupaten/Kota.

"Yang kita terima bea balik nama itu kalau tidak salah, kurang lebih dari 6 milyar pertahun.

Kemudian yang pajak kendaraan bermotor tidak sampai 15 Milyar. Saya bandingkan dengan kota, kota itu pajak kendaraan bermotor itu 55 milyar, lah kita dibawah 15 milyar, dan ini pebandingannya jauh sekali," terang Sujiwo.

Pada beberapa waktu lalu, ia juga mengaku telah membahas dan menyampaikan hal ini kepada Gubernur Kalbar.

"Saya juga sampaikan langsung kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, mohon kiranya pak Gubernur untuk melakukan peninjauan kembali, valid tidak ini data yang sudah didapat dispenda provinsi. Karena ini menyangkut hak-hak rakyat," katan dia.

"Mohon dengan segala hormat dan permohonan maaf, tidak bermaksud apa-apa kepada pak Gubernur, wakil Gubernur, dan Dispenda tolong coba lakukan tinjauan kembali, saya berharap mudah-mudahan datanya itu benar, sehingga tidak terjadi problem," tambahnya.

Ia mengkhawatirkan, apabila terjadi keselahan data, maka itu bisa menjadi masalah. 

"kasian juga warga Kubu Raya yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor dan membayar bea balik nama kendaraan bermotor.

Sementara itu kemudian sebagian itu dikembalikan lagi kepada Kabupaten Kubu Raya yang menjadi hak-hak warga kubu raya untuk pembangunan Kubu Raya, karena ini salah data maka akhirnya hak-hak mereka tidak terpenuhi," tuturnya.

Kejadian inipun terjadi disampaikan Sujiwo, sejak pertama berdirinya Kubu Raya.

Maka dari itu, dirinya dan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan sedang melakukan upaya-upaya berkaitan dengan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak bea balik nama kendaraan bermotor. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved