Breaking News:

Polda Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Bansus Bengkayang, Rugikan Negara Hampir Rp 20 Miliar

Setelah di transfer ke rekening desa, dana ini di alihkan ke rekening pribadi para kepala desa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Konfrensi Pers yang di gelar Polda Kalbar atas pengungkapakan kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan khusus dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada kepala Desa, Selasa (3/3/2020). 

PONTIANAK - Polda Kalbar menggelar Kongres Pers pengungkapan dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Khusus (Bansus) dari BKPAD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017, Selasa (3/3/2020).

Konfrensi pers yang di gelar di lantai Dasar Mapolda Kalbar ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go kemudian, Dirkrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa Putra, dan Kasubdit Tipikor AKBP Laba Meliala.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan polisi ini ditahun 2018.

Dalam kurun waktu 18 bulan setelah pihaknya memeriksa 174 saksi, dan 5 saksi ahli, Polda Kalbar menetapkan 5 orang tersangka.

Tersangka pertama ialah BB, selaku bendahara umum daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan sekaligus Kepala Badan PengelolaN keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang Periode 2014 sampai Oktober 2019 yang berperan Aktif dalam penyaluran dana bantuan khusus kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2017.

Aleksius Jadi Saksi Perkara Korupsi Gidot, JPU Sebut Keterangannya Kuatkan Dakwaan

Selanjutnya, RI, Bendahara PPKD, kemudian 3 orang yang merupakan kontraktor yang baru saja di tetapkan sebagai tersangka pada 1 Maret 2020 yakni ES, ZR, dan JA.

Kemudian, Dony menjelaskan bahwa dugaan penyimpanan penyaluran dana tersebut di lakukan dengan cara mentransfer dana bantuan khusus ke rekening 48 kepala desa yang berjumlah seluruhnya Rp20 miliar.

Namun, hal tersebut tidak didasari atas ketentuan hukum sejak perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan pada tahun anggaran 2017.

"Setelah di transfer ke rekening desa, dana ini di alihkan ke rekening pribadi para kepala desa," terang Donny Charles Go.

Atas hal tersebut, ia mengungkapkan bahwa total kerugian negara mencapai Rp. 19.943.594.225.

Halaman
12
Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved