Mahkamah Agung Keluarkan Surat Edaran Larangan Foto dan Rekam Video saat Sidang Pengadilan

"Ya namanya surat edaran itu tidak mengikat secara hukum. Kan surat edaran saja, bukan peraturan MA," kata Syaifullah.

Mahkamah Agung Keluarkan Surat Edaran Larangan Foto dan Rekam Video saat Sidang Pengadilan
Kompas.Id
Kantor Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi I DPR menilai surat edaran Mahkamah Agung (MA) yang melarang kegiatan memfoto dan merekam video saat persidangan di Pengadilan, melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Ya melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. MK ( Mahkamah Konstitusi) saja terbuka, masa MA tertutup," ujar Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha saat dihubungi Tribun, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurutnya, MA seharusnya tidak mengeluarkan surat edaran tersebut, karena jalannya persidangan di Pengadilan perlu disampaikan kepada masyarakat luas, agar tidak terjadinya praktik yang melanggar hukum.

"Kami khawatirkan terjadi mafia peradilan," ucap politikus PPP itu.

Puan Maharani Lantik 3 Sosok Anggota PAW DPR RI Pengganti Yasonna, Johnny G Plate & Juliari Batubara

Ia pun menilai, MA tidak dapat mempidanakan atau menuntut seseorang yang melanggar ketentuan dalam surat edaran tersebut, karena tidak mengikat secara hukum.

"Ya namanya surat edaran itu tidak mengikat secara hukum. Kan surat edaran saja, bukan peraturan MA," kata Syaifullah.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Salah satu aturan terkait pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman TV.

Berdasarkan surat edaran yang diterima, latar belakang lahirnya Surat Edaran itu dikarenakan

"Kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana seharusnya yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan dan adanya tindakan di ruang sidang yang menggangu jalannya persidangan serta untuk menjaga marwah pengadilan sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut".

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran itu untuk

Halaman
12
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved