Persatuan Peladang Tradisional Temui Kemenkopolhukam RI Minta Hentikan Kriminalisasi Peladang

Dalam dialog bersama pihak Kemenkopolhukam di Jakarta pada 30 Januari 2020 tersebut, sedikitnya disampaikan enam poin pernyataan.

IST/DOK Persatuan Peladang Tradisional Kalbar
SERAHKAN BERKAS - Yohanes Mijar Usman, Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat (kanan) bersama perwakilan Peladang Kalimantan Barat (kiri) dan Kalimantan Timur (tengah) menyerahkan berkas pernyataan, beras kampung, dan hasil ladang kepada pihak Kemenpolhukam Republik Indonesia, Kamis (30/1/2020) siang. 

JAKARTA - Persatuan Peladang Tradisonal Kalimantan Barat menemui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI di Jakarta pada 30 Januari 2020 yang lalu. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah kasus kriminalisasi yang dialami peladang.

Dalam dialog bersama pihak Kemenkopolhukam di Jakarta pada 30 Januari 2020 tersebut, sedikitnya disampaikan enam poin pernyataan yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah.

Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Yohanes Mijar Usman, membacakan enam poin pernyataan pihaknya di hadapan Brigjen Pol Erwin C Rusmana selaku Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Nasional yang mewakili Menkopolhukam RI.

“Pertama kami meminta pemerintah menjamin dan memberikan perhatian serius dengan berpihak, menghentikan kriminalisasi dan penangkapan Peladang tradisional. Seperti yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat” jelas Mijar.

Lebih lanjut, pada poin kedua, Persatuan Peladang meminta agar seluruh Peladang yang saat ini ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum segera dibebaskan serta dipulihkan nama baiknya.

Ketiga, agar menghentikan tuduhan negatif dan menyesatkan yang menuduh Peladang sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan.

Keempat, mendesak pemerintah untuk melakukan edukasi pada aparatus negara terkait peladang tradisional dalam penanganan kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan.

Kelima, melakukan pemulihan atas dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi Peladang tradisional.

Keenam mendesak pemerintah menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak Peladang tradisional dengan mengesahkan penerbitan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Atas sejumlah poin pernyataan yang disampaikan, Erwin C Rusmana mewakili Menkopolhukam RI menyampaikan akan meneruskan pernyataan yang disampaikan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi target dari enam daerah yang menjadi perhatian pihaknya ke depan.

Halaman
12
Penulis: Stefanus Akim
Editor: Stefanus Akim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved