Pandangan Bawaslu Ketapang Terhadap Proses Pendaftaran Syarat Minimal Dukungan Balon Perseorangan

Bawaslu Ketapang selaku Badan Pengawas turut memberikan tanggapannya selama proses tahapan tersebut berlangsung.

Pandangan Bawaslu Ketapang Terhadap Proses Pendaftaran Syarat Minimal Dukungan Balon Perseorangan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SUBANDI
Komisioner Bawaslu Ketapang Ronny Irawan saat diwawancarai awak media di Ketapang. 

KETAPANG - Proses pendaftaran syarat minimal dukungan Bakal Calon (Balon) melalui jalur perseorangan untuk Pilkada 2020 di Ketapang telah usai dilaksanakan oleh KPU Ketapang.

Dalam hasil pengecekan dokumen, KPU menetapkan bahwa pasangan Yasir Anshari - Budi Mateus dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan, sedangkan untuk pasangan Abul Ainen dan Maria Magdalena Lili tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

Bawaslu Ketapang selaku Badan Pengawas turut memberikan tanggapannya selama proses tahapan tersebut berlangsung.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Ketapang Ronny Irawan mengaku bahwa seluruh proses yang diselenggarakan oleh KPU sebelum tahapan pendaftaran syarat minimal dukungan balon perseorangan baik melalui sosialisasi, pengumuman resmi, penerapan aplikasi Silon, Bimtek, konsultasi LO maupun melalui bentuk koordinasi informal lainnya telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.

Sikapi Hasil Pengecekan KPU, Balon Perseorangan Abul Ainen-Maria Magdalena Lili akan Gelar Rapat

"Terkait bagaimana kesiapan dan keabsahan data atau dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan dukungan, tentunya berpulang pada kesiapan dari pihak bakal pasangan calon sendiri dalam mengupayakannya," sambung Ronny, Selasa (25/02/2020).

Ia melanjutkan, terhadap proses pendaftaran syarat dukungan maupun teknis pemeriksaan berkas, sejauh hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Ketapang telah sesuai prosedur dan diselenggarakan secara transparan.

"Artinya, para pihak selain diberikan akses untuk melihat dan mengawasi proses secara terbuka, juga dilakukan secara bersama-sama. Sebelum KPU Ketapang menetapkan hasil pemeriksaan dan menerbitkan berita acara secara resmi, gambaran hasil dari proses pemeriksaan berkas persyaratan mestinya sudah bisa diketahui, sejauh para pihak membuat catatan serta mendokumentasikannya denga baik," lanjut Ronny menjelaskan.

Menurut Ronny, Bawaslu Ketapang tidak berada dalam posisi memberikan opini apa pun terkait hasil penetapan KPU Ketapang.

Mengingat keterpenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang keputusan di tingkat KPU baik yang di putuskan memenuhi syarat, maupun yang tidak memenuhi syarat ambang batas minimal jumlah dan sebaran syarat dukungan, merupakan konsekuensi logis yang di dapat oleh pihak bakal pasangan calon perseorangan berdasarkan fakta administratif saat proses pendaftaran dan penelitian berkas persyaratan.

"Pada saat pengawasan langsung terhadao proses penelitian berkas persyaratan, Bawaslu juga menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi perhatian KPU Ketapang. Hal itu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan agar proses yang di selenggarakan oleh KPU berlansung sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang semestinya," timpalnya.

Terakhir Ronny menegaskan, jika ada hal atau ketidakpuasan atas hasil penetapan KPU Ketapang, tentunya Bawaslu mempersilahkan pihak-pihak yang merasa tidak puas dapat  menempuh upaya legal dan prosedural yang mekanismenya sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved