Cek Dokumen Jalur Perorangan Paslon Bupati, Ini Penjelasan Bawaslu Kapuas Hulu

Hanya satu pasangan independen atau perseorangan yang serius mengikuti Pilkada 2020

Tribunpontianak.co.id/Sahirul Hakim
Paslon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu jalur perorangan Edi Suhita - Dominikus Sehen saat menyerahkan berkas dokumen persyaratan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu jalur perorangan ke KPU Kapuas Hulu, Minggu (23/2/2020). 

KAPUAS HULU - Komisioner Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Haidir menyatakan, tadi malam, Minggu (23/2/2020), kalau pihaknya bersama KPU telah melakukan pengecekan berkas dokumen persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur perorangan atau independen, Edi Suhita - Dominikus Sehen, di Sekretariat KPU Kapuas Hulu.

"Hasil pengecekan kami, dari form B.1 KWK dan form B.1.1 KWK yang memenuhi syarat adalah 17.967. Tidak memenuhi syarat 467 dari total yg mereka input atau diserahkan 18.434 dari jumlah minimal 17.894 yang tersebar di 12 kecamatan," ujarnya, Senin (24/2/2020).

Setelah itu, kata Haidir, akan diadakan verifikasi administrasi syarat dukungan pada tanggal 27 Februari - 25 Maret, dan selanjutnya dilakukan verifikasi faktual kedesa dan kelurahan.

"Akan kita lihat dan kaji, bila betul - betul dukungan tersebut palsu akan kita sampaikan laporan, tentunya hal yang paling fatal bagi Paslon tersebut tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dan bisa berdampak kepada hukum karena melakukan pemalsuan dokumen," ungkap Haidir.

VIDEO: HIPMI Landak Gelar Muscab III dan Diklatcab

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kapuas Hulu Mustaan menyatakan penyerahan berkas dokumen persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perorangan, sudah berakhir.

"Hanya satu pasangan independen atau perseorangan yang serius mengikuti Pilkada 2020," ujar Khaidir.

Kemudian Mustaan juga mengingatkan kepada Paslon bupati dan wakil bupati perorangan, jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan KTP dalam dukungan mereka, maka selain bisa digugurkan dari pencalonan, bisa terancam pasal pidana.

"Hal ini berdasarkan pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan," ucapnya.

Disamping itu, pelaku juga akan dikenakan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp72 juta. Tak hanya dijerat UU Pilkada.

"Pelaku juga bisa dijerat pemalsuan dokumen KTP, yang dijelaskan dalam Pasal 185 UU No 1 tahun 2015," ungkapnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved