Citizen Reporter

BI Mendobrak Integrasi Sistem Pembayaran Digital

Cukup satu saja, karena kode QR-nya dikenal seluruh aplikasi UE yang berstandar QRIS.

BI Mendobrak Integrasi Sistem Pembayaran Digital
TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Wendy M Sc

Citizen Reporter

Dosen FEB Universitas Tanjungpura, Dr. Wendy, M.Sc.

PONTIANAK - Transaksi ekonomi berbasis digital terjadi akibat transisi sistem ekonomi dan keuangan tradisional menuju ekonomi modern berbasis teknologi informasi (TI).

Hasil transisi tersebut memunculkan berbagai inovasi bisnis baru, misalnya fintech, startup, mobile banking, mobile payment, dan commerce.

Untuk mempermudah transaksi bisnis, selanjutnya perusahaan-perusahaan berbasis TI, mulai melengkapi usahanya dengan aplikasi mobile payment dalam bentuk uang elektronik (UE).

Kondisi inilah yang mendorong transformasi sistem pembayaran konvensional, menuju digital seperti yang kita alami saat ini.

Perusda Aneka Usaha akan Amankan Aset Tanah di Parit Mayor

Bagaimana Pemerintah merespon perubahan sistem pembayaran ini?
Kondisi ini memang perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah melalui otoritas terkait.

Karena berhubungan dengan sistem pembayaran, maka peran ini di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI). BI pada 17 Agustus 2019 lalu telah mengeluarkan kebijakan QRIS (Quick Response code Indonesia Standard).

QRIS diberlakukan mulai tahun ini (2020), dan menjadi satu-satunya standar baku sistem pembayaran berbasis kode QR (quickresponse) di Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Pembayaran berstandar QRIS ?

Halaman
1234
Penulis: Zulkifli
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved