Pilkada 2020, Permohonan Sengketa ke Bawaslu Bisa Via Online

Menurutnya, UU hanya memberikan waktu tiga hari sejak objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

Pilkada 2020, Permohonan Sengketa ke Bawaslu Bisa Via Online
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto 

PONTIANAK - Bawaslu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu.

Aplikasi berbasis digital ini pun telah siap digunakan para pencari keadilan pemilu dalam ajang Pilkada Serentak 2020.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalbar, Hawad Sriyanto mengatakan, SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan sengketa ke Bawaslu.

Hal ini juga diterangkan Hawad saat melakukan pendampingan penerapan dan penggunaan SIPS pada Bawaslu Kabupaten Bengkayang baru-baru ini.

NasDem Kalbar Target Menang Tujuh Pilkada, Andalkan Kader Terbaik dan Hasil Survei

Menurutnya, UU hanya memberikan waktu tiga hari sejak objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

Oleh sebab itu, lanjutnya, apabila ada pemohon sengketa yang lokasinya jauh dari kantor Bawaslu setempat, kini bisa mengajukan permohonan melalui SIPS.

Namun, setelah itu pemohon masih tetap harus melakukan pendaftaran secara fisik ke kantor Bawaslu setempat.

"SIPS ini upaya Bawaslu untuk mendekatkan para pencari keadilan pemilu dan pemilihan agar tidak terlalu rumit," tuturnya, sesuai diterima Tribun, Selasa (18/02/2020).

Mantan Komisioner Informasi Provinsi Kalbar ini menegaskan, melalui SIPS ini, para pencari keadilan pemilu dapat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

Hawad menambahkan, bagi Bawaslu, SIPS memungkinkan untuk dilakukannya 'monitoring' secara 'real time' dan mudah untuk mengevaluasi seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

"SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa," harap dia.

Kegiatan pendampingan penerapan Aplikasi SIPS ini dilakukan di tujuh kabupaten yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved