Breaking News:

Tanggapan Pengamat Pendidikan Tentang Jatah Dana Bos 50 Persen untuk Gaji Guru Honor

Ia mengatakan hal itu tentu sangat membantu terutama bagi sekolah yang kekurang guru lalu mengangkat guru honor yang banyak.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Dr Aswandi saat ditemui Tribun diruang kerjanya, selasa (30/7/2019) 

PONTIANAK -Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura, Dr Aswandi menanggapi terkait Permendikbud 8 Tahun 2020 diketahui bakal jadi rujukan naiknya batas maksimal penggunaan dana BOS mencapai 50 persen untuk honorer, yang sebelumnya hanya 15 persen.

Ia mengatakan hal itu tentu sangat membantu terutama bagi sekolah yang kekurang guru lalu mengangkat guru honor yang banyak.

“Kalau kita pergi keperbatasan itu pasti selalu ditemukan guru honor lebih banyak dari guru negeri. Kalau seperti itu mesti dibayar dan selama ini gaji mereka sangat kecil karena sebelumya menggunakan dana bos 15 persen utnuk pembayaran guru honor,” ujarnya.

Ia mengatakan sekarang rencana akan dianikan menjadi 50 persen.

Disdik Kalbar Masih Tunggu Juknis Terkait Penggunaan Dana Bos 50 Persen untuk Gaji Guru Honor

Jadi problemnya lebih banyak karena nampaknya lebih banyak digunakan untuk guru karena guru benar -benar bermasalah tentang dana atau untuk pembayaran gaji.

“Ada juga dana untuk kepentingan lain tapi tidak salah kalau digunakan untuk mensejahterakan guru . Karena terlalu berat guru selama ini hanya dibayar Rp 300 ribu bahkan ada di bawah itu,” ujarnya.

Misalnya ada sekolah yang muridnya seidkit dan dana bosnya dihitung dari jumlah muridnya.

Kemudian di kalikan dari jumlah murid dan dibagi dengan jumlah guru honor yang banyak , jadi akhirnya juga tetap seidkit dananya.

“Disdik Kalbar sedang menunggu juknis sudah tepat karena mesti ada aturannya karena keuangan ini , jika tidak ikut aturan akan riskan kadang sangat menakutkan kalau tidak diikuti sesuai juknis bisa salah sasaran akhirnya kepala sekolah jadi korban hanya karena urusan ketidakpahaman ,” ujarnya.

Dalam hal ini Pemeritah pusat harus meresppon cepat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved