Mahar Disebut Bawaslu Money Politik, JaDI Kalbar: Praktik Buruk Merusak Moral

Perlu efek jera sebagai pembelajaran bagi pelaku money politik, mengingat praktik politik uang ini sangat massif.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Umi Rifdyawati 

PONTIANAK - Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty mengungkapkan jika money politik yang berbentuk mahar calon kepada parpol merusak moral dan suatu praktik yang buruk.

Berikut penuturannya.

JaDI Kalbar mendukung statement Bawaslu jika mahar politik sebagai money politic. 

Untuk itu maka JaDI kalbar mendorong agar Bawaslu mampu untuk mencegah dan menindak dengan tegas jika hal tersebut terjadi bukan sekedar wacana yang dilempar ke publik. 

Bawaslu Kalbar Sebut Mahar Masuk Kategori Money Politik

Selanjutnya JaDI kalbar berharap Bawaslu mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencegah dan menindak money politik dari hulu sampai hilir dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Perlu efek jera sebagai pembelajaran bagi pelaku money politik, mengingat praktik politik uang ini sangat massif. 

Jangan sampai politik uang dianggap sebagai kebiasaan dan sesuatu yang normal-normal saja sehingga bisa ditolerir, padahal politik uang adalah praktik buruk yang sangat merusak moral dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. 

Harus dimunculkan kesadaran bersama untuk menolak politik uang dalam pemilu maupun pemilihan. 

Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Bawaslu yang secara resmi memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dan diperkuat secara struktural kelembagaan sampai tingkat TPS harus mampu untuk melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang supaya cita-cita Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, jujur dan adil yang menjadi keinginan masyarakat terwujud. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 harus dijadikan momentum berharga bagi penyelenggara pemilihan dalam hal ini bawaslu dan kpu untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. 

Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2020 ini, dan hal ini tentu bukan hanya sebagai tagline tapi dengan kinerja nyata. 

KPU dan Bawaslu dituntut untuk memastikan bahwa jajaran disetiap tingkatan hingga tingkat TPS memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan tahapan pemilihan secara profesional, independen dan berintegritas. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved