Pemerintah Kota Pontianak Raih Penghargaan Tim Kelompok Kerja Saber Pungli

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kota Pontianak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan sistem pengawasan

Pemerintah Kota Pontianak Raih Penghargaan Tim Kelompok Kerja Saber Pungli
Tribunpontianak.co.id/Anggita Putri
Penyerahan Penghargaan Kelompok Kerja Saber Pungli diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar H Sutarmijdi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada saat Rakerda Satgas Saber pungli UPP Kalbar di Balai Petitih Provinsi Kalbar, Rabu (12/2/2020). 

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan penghargaan tim kelompok kerja saber pungli terbaik kedua se Provinsi Kalimantan Barat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar H Sutarmijdi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada saat Rakerda Satgas Saber pungli UPP Kalbar dan penyerahan Kapabilitas APIP serta Maturitas SPIP "Melalui Saber Punglikita tingkatkan sinergitas dalan pemberantasan pungutan liar guna mewujudkan Kalbar semakin maju", di Balai Petitih Provinsi Kalbar, Rabu (12/2/2020).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kota Pontianak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan sistem pengawasan instansi pemerintah yang sudah berjalan dengan baik.

Edi Kamtono mengatakan dengan penghargaan tersebut harus terus dilakukan peningkatan kinerja.

Deretan Penghargaan Satgas Saber Pungli Kalbar

"Kita harapkan pelayanan publik kita tidak ada lagi pungutan liar (pungli) yang dilakukan," ujarnya.

Edi menyampaikan jika masyarakat masih menemukan praktek pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelayanan publik. Segera melaporkan praktek tersebut kemudian akan diberikan pembinaan dan penindakan.

Ia menambahkan terkait pungli yang dilakukan oleh parkir liar. Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan Kepala Polisi Resort Kota (Kapolresta) Pontianak Kota. Dirinya menyebutkan ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan hingga penahanan.

"Setiap ada petugas parkir yang melakukan penarikan diluar ketentuan yang berlaku harus di tindak,"ucapnya.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelayanan publik yang melakukan praktek pungli.

Hampir di seluruh pelayanan publik rentan terhadap pungli. Sehingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut turut mengawasi jajaran bawah.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved