Pimpin Rapat TNP2K, Wapres Bahas Tantangan Target Penurunan Kemiskinan dan Stunting

Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024

TRIBUN PONTIANAK/ SETWAPRES
Wapres Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri di rapat pleno TNP2TK di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) 

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kembali memimpin rapat pleno TNP2K di kantor
TNP2K, Kebon Sirih Jakarta, Selasa (11/2/2020.

Topik utama rapat pleno tersebut adalah untuk membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 20204.

"Dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% (target moderat) hingga 6,5% (target optimis) pada akhir tahun 2024," terang Ma'ruf Amin, dalam siaran pers yang diterima Tribunpontianak.co.id, Rabu (12/2/2020). 

Sementara lanjut Ma'ruf Amin, perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta.

"Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024," tambah Ma'ruf Ami.

Dalam rapat pleno tersebut dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan
melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya
untuk mendorong peningkatan pendapatan.

Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak hingga Cegah Stunting, Kubu Raya Berikan Layanan USG Gratis

Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).

Selain itu, akan didorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat
atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk
subsidi listrik dan subsidi LPG.

Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.

Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui
pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal
dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

Halaman
1234
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved