Kunker Komite III DPD RI Bertemu Gubernur Kalbar Bahas Terkait Kesehatan dan Pendidikan

“Di antaranya, perlu ada tim pengawas BPJS di RS, kerjasama dengan bank agar RS bisa berhutang, dan gaji pimpinan BPJS diturunkan,” ujarnya.

Tribunpontianak.co.id/Anggita Putri
Suasana Kunjungan Kerja Komite III DPD RI diterima langsung Gubernur Kalbar, Sutarmidji, di Ruang Praja I Kantor Gubernur, Senin (3/2/2020). 

PONTIANAK - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka inventarisasi materi penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU BPJS, Senin (3/2/2020).

Rombongan diterima langsung Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, di Ruang Praja I Kantor Gubernur.

Pertama yang menjadi pembahasan terkait
BPJS dalam sorotan masyarakat karena beberapa masalah, termasuk menaikan jumlah iuran.

Anggota DPD RI asal NTB, Evi Apita Maya menjelaskan BPJS perlu perbaikan dalam beberapa hal.

“Di antaranya, perlu ada tim pengawas BPJS di RS, kerjasama dengan bank agar RS bisa berhutang, dan gaji pimpinan BPJS diturunkan,” ujarnya.

Menurut senator asal Banten, Abdi Sumaiti, idealnya iuran BPJS ditanggung sepenuhnya oleh negara. Perlu dikaji faktor apa saja yang menyebabkan BPJS selalu mengalami kerugian dan masalah.

Kunker ke Sintang, Kadis Perumahan dan Permukiman Kalbar Bahas Pembangunan Kantor Pemerintahan

Senator asal Aceh Fadhil Rahmi menambahkan bahwa, fasilitas RS harus bagus, kordinasi antara BPJS dan RS harus lebih baik.

“Perlu dikaji terkait dokter yang mematok harga. Apalagi satu dokter bisa praktik di tiga tempat, yaitu RS, klinik, dan klinik pribadi. Kecuali itu, pasien BPJS pindah kelas yang lebih tinggi saat di RS, berarti mereka tidak miskin. Berarti BPJS salah sasaran,” ujar Muhammad Rakhman senator asal Kalteng.

Senator asal Kalbar Erlinawati menyatakan, kenaikan iuran BPJS harus diimbangi dengan kenaikan pelayanan kepada pasien RS. Tidak ada lagi antrian dan kesulitan mencari kamar untuk pasien.

Willem T.P. Simarmata senator asal Sumut juga mengusulkan, BPJS sebaiknya dikelola oleh daerah bukan oleh BUMN sehingga gaji pengelolanya tidak standar BUMN.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved