Hiswana Migas Kalbar Minta Pemerintah Tak Ragu Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

Menurut dia, dari hasil investigasi yang didapat dilapangan, di kota dan kabupaten di Kalbar

IST/Dok.Harry Daya
Harry A Daya Sekretaris Hiswana Migas Kalbar. 

PONTIANAK - Hiswana Migas Kalbar mendukung rencana Pemerintah untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 Kg.

"Rencana kebijakan itu sudah tepat. Sebab dilapangan kasus peyalahgunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi, jika tidak ada kebijakan tegas," kata Harry A Daya Sekretaris Hiswana Migas Kalbar, Senin (03/02/2020) di Kota Pontianak.

Menurut dia, dari hasil investigasi yang didapat dilapangan, di kota dan kabupaten di Kalbar, serta data dan wawancara berbagai sumber bahwa kontrol untuk pengawasan gas elpiji 3kg hanya untuk orang miskin tidak jelas.

Sehingga, lanjutnya, marak terjadi penyelewengan termasuk banyak terjadi persoalan, mulai dari siapapun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan diluar wilayah, serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyakpersoalan lainnya.

Peningkatan Listrik Desa Hingga Gas LPG Jadi Perhatian Komisi IV dan Dinas ESDM

"Rencana non subsidi elpiji 3 kg dengan harga 30 hingga 35 ribu rupiah pertabung bisa diterima masyarakat. Selain harganya masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, berat dan bentuk gas 3 kg mudah dibawa. Beda dengan gas elpiji non subsidi 5 kg yang harganya tidak terjangkau dan susah dibawa ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga," ungkap Harry.

Menurut Harry, jika subsidi 3kg tetap diterapkan, Pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya.

Jika dapat pun, lanjut doa, harganya bisa Rp. 25-30 ribu bahkan hingga Rp. 40- 60 ribu pertabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman.

"Pemerintah atau negara kita yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu. Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS, pangkalan nakal, agen elpiji nakal," kata Harry.

Harry juga menyayangkan sikap penolakan DPR RI dalam rapat kerja dengan kementerian SDM.

"Saya berharap anggota dewan pusat lebih sering turun ke masyarakat. Biar tahu keadaan sebenarnya. Agar tidak salah mengambil keputusan. Jangan bicara demi masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang dibela tetap saja tidak mendapatkan hak haknya. Dan justru pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut," paparnya

Harry juga meminta Pemerintah dan DPR RI juga DPD RI segera membuat sistem yang jitu, agar subsidi gas elpiji 3kg bisa diterima oleh masyarakat yang benar benar miskin.

"Caranya bisa bekerjasama dengan dinas sosial di masing-masing daerah kota dan kabupaten," tutup Harry. (dho)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved