Staf Menkopolhukam Kunjungi Singkawang, Klarifikasi Laporan Pembangunan Gerbang Kota Pusaka

Kehadiran orang kementerian ini untuk melakukan klarifikasi mengenai laporan pembangunan gerbang kota pusaka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Asmarni saat diwawancarai usai melakukan pertemuan tertutup di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kamis (30/1/2020). 

SINGKAWANG - Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Asmarni bersama tim melakukan kunjungan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Singkawang.

Pertemuan tertutup dilakukan tim Menkopolhukam bersama Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan, Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto, Kapolres Singkawang AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kamis (30/1/2020).

Kehadiran orang kementerian ini untuk melakukan klarifikasi mengenai laporan pembangunan gerbang kota pusaka yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Pengadu ini adalah satu di antara pemerhati lingkungan. Ia mengatakan bahwa pembangunan gerbang kota pusaka tidak memiliki AMDAL, merusak lingkungan dan juga ada keresahan masyarakat," katanya.

Polemik Pembangunan Gerbang Kota Pusaka, Tjhai Chui Mie Bakal Komunikasi Langsung ke Gubernur Kalbar

Maksud tujuan dari pembangunan Kota Singkawang dalam hal ini Kota Pusaka satu di antaranya itu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun dilain pihak juga tidak ingin ada polemik di tengah masyarakat. Masyarakat yang kontra itu karena kurang sosialisasi dan sinkronnya.

Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi antara pemerintah dengan masyarakat, kurangnya seperti apa, asumsi-asumsi agar dapat dilruskan.

Ada kajian-kajian secara lingkungan yang telah dipaparkan dan perlu dikoordinasikan. Pemahaman ini yang perlu dikoordinasikan bahwa kajian seperti ini dan tidak merusak lingkungan, tidak menyebabkan banjir dan segala macamnya.

"Ini yang perlu disinkronkan, termasuk juga dengan provinsi," jelasnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved