Pemkab Sekadau Dianugerahi Penghargaan dari Kemenpan RI

Penghargaan itu diterima oleh Inspektur Kabupaten Sekadau Rasehan mewakili Bupati Sekadau.

Pemkab Sekadau Dianugerahi Penghargaan dari Kemenpan RI
Ist
Penghargaan yang diterima Pemkab Sekadau dari hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2019 pada SAKIP Award 2019 yang di laksanakan di Hall Inaya Putri Hotel, Nusa Dua Bali, Senin (27/1/2020). 

SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau memperoleh nilai B hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2019 pada SAKIP Award 2019 yang di laksanakan di Hall Inaya Putri Hotel, Nusa Dua Bali, Senin (27/1/2020).

Atas peroleh nilai tersebut Pemerintah Kabupaten Sekadau dianugerahi penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan itu diterima oleh Inspektur Kabupaten Sekadau Rasehan mewakili Bupati Sekadau.

Dalam surat Kemenpan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten, bahwa hasil evaluasi SAKIP 2019 Pemerintah Kabupaten Sekadau memperoleh nilai 61,04 atau nilai B.

Hasil penilaian menunjukan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada kabupaten sekadau menunjukan hasil yang baik, namun masih perbaikan lebih lanjut.

Komponen yang dinilai dalam SAKIP antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Pemkab Mempawah Terima Penghargaan SAKIP Kategori B

Dalam siaran Pers Kemenpan menyebutkan bahwa instansi pemerintah diharapkan dapat fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui SAKIP, Instansi Pemerintah juga mampu mempertanggungjawabkan hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan.

“Suatu daerah yang telah memahami SAKIP dengan baik, pasti telah memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan berorientasi hasil pada dokumen perencanaan daerahnya,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M.Yusuf Ateh yang mewakili Menteri (PANRB) Tjahjo Kumolo, Senin (27/01/2020).

Halaman
12
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved