Breaking News:

Komite IV DPD RI ke Kaltim, Inventarisasi Masalah Penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal

Kita akui Investasi memiliki efek yang besar dimana akan terciptanya lapangan kerja baru

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Boby
H. Sukiryanto, S.Ag Wakil Ketua Komite IV DPD RI berserta rombongan saat melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

PONTIANAK - H. Sukiryanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI berserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka inventarisasi masalah untuk penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

Sejalan dengan pemindahan ibukota negara yang mana Kalimantan Timur menjadi bagian dari rencana tersebut pasti akan menjadi sasaran daripada investasi. 

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya regulasi melalui paket kebijakan agar dapat mendorong masuknya investasi, namun demikian tanggung jawab untuk kemudahan dalam berusaha juga harus didukung oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari BKPM pada triwulan I tahun 2019 Kalimantan Timur berada di posisi 6 berdasarkan besaran investasi yang masuk, yaitu sebesar Rp. 6,4T untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan USD 136,4Juta untuk Penanaman Modal Asing. 

IKBM Bersholawat, Sukiryanto Ajak Cinta Damai

Untuk itu dalam RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah ini perlu harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga ada optimalisasi untuk mendorong investasi yang masuk ke daerah. 

"Kita akui Investasi memiliki efek yang besar dimana akan terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing usaha, mendorong pengembangan ekonomi potensial di daerah", ujar H. Sukiryanto, Rabu (29/01/2020).

Diterangkannya, dalam pertemuan itu masukan-masukan yang baik untuk di Komite IV, seperti perlindungan kepada pengusaha lokal swasta murni agar diberikan perlindungan dalam kesempatan berusaha, karena dengan banyaknya dominasi dari BUMN saja banyak pengusaha lokal yang gulung tikar.

Apalagi, lanjutnya, nanti dengan masuknya investasi dari luar sehingga perlu dirasa untuk diberikan perlindungan khususnya kepada usaga mikro, kecil, menengah dan koperasi. 

Ada 7 Juta Pengangguran di Indonesia, Ini Target OK OCE untuk Kaum Millenial

Belum lagi peningkatan sumber daya manusia yang harusnya pemerintah daerah ikut bertanggung jawab menjadi motornya, sehingga dapat menciptakan SDM yang memiliki kompetensi karena tanpa dukungan penuh dari pemerintah peningkatan ini akan terlambat dan menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur, Hadi Mulyadi menyampaikan aspirasinya kepada Komite IV agar daerah juga mendapatkan pendapatan asli daerah secara langsung dari hasil investasi-investasi tersebut. 

Dengan putusan MK yang tidak memasukan alat-alat berat ke dalam kategori pajak kendaraan bermotor membuat Kalimantan Timur kehilangan potensi pajak sampai angkar ratusan milyar dan inj harus ada jalan tengahnya.

Kemudian Kunjungan Kerja diakhiri dengan mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu (DPMPTSP) provinsi Kalimantan Timur. 

Komite IV meninjau online single submission (OSS) dalam proses pengajuan izin usaha di Kalimantan Timur dan tercatat perizinan dibagi dalam beberapa sektor dimana sepanjang 2019 telah menyelesakkan 1.227 izin dan non izin yang diajukan melalui OSS ini.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved