Kabar Konflik Natuna Terbaru - Mahfud MD Tolak Tawaran Kerja Sama Amerika Serikat Soal Kasus Natuna

Sementara, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui Nine-Dash Line yang diklaim oleh China, karena tidak memiliki landasan hukum internasional.

YOUTUBE KOMPAS TV
Kabar Konflik Natuna Terbaru - Mahfud MD Tolak Tawaran Kerja Sama Amerika Serikat Soal Kasus Natuna 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menolak tawaran kerja sama keamanan terkait sengketa perairan Natuna menyusul pelanggaran kapal China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam diskusi bertajuk "Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia" di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Mahfud MD menceritakan, tawaran kerja sama itu datang dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr saat pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam pada Jumat (24/1/2020).

Ia menolak tawaran tersebut untuk menghindari Indonesia terjebak dalam perang proksi atau proxy war antara AS dan China terkait sengketa perairan Natuna.

"Kepada saya, dia bertanya soal Laut Cina Selatan, apa yang bisa dikerjasamakan, dibantu. Saya bilang, tidak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu. Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China, padahal kita tidak (perang dengan China)," ujar Mahfud.

PKS Klarifikasi Kritik Prabowo soal Konflik Natuna, Sohibul Iman Bantah Tudingan Jatuhkan Menhan

Jepang Menentang Keras Upaya China Kuasai Pulau Natuna, Toshimitsu Motegi : Jelas Milik Indonesia

Perang proksi merupakan perang antar dua negara yang terjadi akibat dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam perselisihan.

Diketahui, sejak Maret 2018, Amerika Serikat dan China terlibat perang dagang dengan saling balas mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk tinggi untuk barang-barang ekspor negara lawannya.

Mahfud menegaskan, selain Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei dan Vietnam juga mempunyai perkara dengan China menyangkut perbatasan wilayah di Laut China Selatan.

Tetapi, Indonesia mengambil sikap posisi untuk tidak akan menempuh jalur negosiasi bilateral.

Tangkap Layar YouTube KompasTV Lewat radio komunikasi KRI Usman Harun 359, TNI Angkatan Laut terus memberi peringatan kepada kapal penjaga Pantai Tiongkok untuk meminta kapal nelayan mereka menghentikan aktivitas penangkapan ikan di Natuna.
Tangkap Layar YouTube KompasTV Lewat radio komunikasi KRI Usman Harun 359, TNI Angkatan Laut terus memberi peringatan kepada kapal penjaga Pantai Tiongkok untuk meminta kapal nelayan mereka menghentikan aktivitas penangkapan ikan di Natuna. (Tangkap Layar YouTube KompasTV)

Sebab, Indonesia menganggap tidak pernah berperkara dan menganggap China tidak mempunyai punya hak di perairan ZEE.

Halaman
12
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved