Ada Pegawai Tak Terima Ditempatkan di Pariwisata dan Lapor ke KASN, Ini Tanggapan Sutarmidji

Saya menghormati yang berdangkutan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bagi saya biasa aja,

Penulis: Syahroni | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/SYAHRONI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2020). Dalam pertemuan sekitar 1 jam itu, Midji melaporkan terkait pembangunan nasional yang ada di Kalbar serta pembangunan dengan APBD Kalbar. 

PONTIANAK - Mutasi dan naik jabatan pada lingkungan pemerintahan, adalah hal yang biasa dilakukan.

Namun mutasi yang dilakukan Pemprov Kalbar, terhadap para jajaran aparatur sipil negara (ASN) menimbulkan persoalan.

Bahkan ada pegawai yang melaporkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada Komisi ASN, lantaran penempatan dianggap tidak sesuai dengan pendidikannya.

"Yang lapor ke KASN itu, saya silakan. Itu hak yang bersangkutan, boleh-boleh saja. Yang tak boleh itu pilih-pilih jabatan," ucap Sutarmidji saat diwawancarai terkait adanya pegawai yang melaporkan dirinya di KASN.

Satu Jam Pertemuan Presiden Jokowi & Gubernur Sutarmidji, Bahas Pembangunan Hingga Proyek Nasional

Menurut, Sutarmidji dalam penempatan ASN atau pegawai semua sudah ada pertimbangan Baperjakat.

Sutarmidji sendiri tidak banyak kenal ASN, sehingga ia percayakan pada Baperjakat.

Namun yang mengeluarkan surat keputusan (SK) adalah dirinya selaku gubernur, maka ia yang tanggungjawab.

"Adapun alasan pegawai yang bersangkutan ditempatkan pada posisinya saat ini, kalau pemikiran kita sudah tepat. Dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi itu tidak semata operasional objek wisata dan budayanya saja," jelas Sutarmidji.

VIDEO: Proses Evakuasi Seorang Pria Diduga Kesetrum di Pasar Sambas

Tetapi lebih pada regulasi dan penguatan infrastruktur. Apalagi pihaknya akan membenahi Anjungan Kalvar di Taman mini dan Kalbar ada 320 destinasi wisata yang infrastrukturnya tidak baik.

Maka diperlukannya seorang yang mempunyai kompetensi dibidangnya, Mdiji mengajak semua pihak melihat itu secara komprehensip jangan hanya berpandangan bahwa Disporapar hanya mengurus objek wisata.

Namun bagaimana meningkatkan infrastruktur dan aksesnya sehingga diperlukan orang yang tepat dan berlatarbelakang pendidikan yang tepat pula.

"Selain itu UPJJ tempat dimana yang bersangkutan bertugas sudab bubar. Sebetulnya kalau tak berkenan ya mundur aja. Saya menghormati yang berdangkutan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bagi saya biasa aja," tegasnya.

Bahkan menurutnya kalau semua Sarjana Teknik harus di PU, maka nanti kantor PU penuh.

"Bise-bise yang mane kontraktor, yang mane ASN, bise tak beda," pungkas Sutarmidji.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved