Arwana Super Red Kena Pajak Ekspor, Bupati Keluhkan Belum Ada Kontribusi di Daerah

Arwana yang ada saat ini bukanlah budidaya, tapi penangkaran. Penangakaran itu ada kewajiban untuk melakukan rilis, maka ini izinnya penangkaran

Arwana Super Red Kena Pajak Ekspor, Bupati Keluhkan Belum Ada Kontribusi di Daerah
TRIBUN PONTIANAK/SAHIRUL HAKIM
Arwana Super Red. 

KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir, telah menyampaikan keluhan dari penangkar ikan Arwana Super Red di Kapuas Hulu, terkait biaya pajak terlalu mahal.

"Akibat dari Pajak Ikan Arwana Super Red naik, harga Arwana Super Red menjadi menurut dari Rp 2 juta lebih perekor turun Rp 1 juta lebih per ekor Arwana Super Red," ujarnya saat memberikan katasambutan dalam acara pembentukan forum koordinasi pengelolaan cagar biosfer di Kapuas Hulu, Senin (20/1/2020).

Kunjungi Stan GKInvest di Megamal Berhadiah Tiket Nonton Arsenal

Ribuan Orang Hadiri Kalbar Bersholawat Perayaan HUT Pemprov Kalbar ke-63

Apapun keluhan dari masyarakat penangkar ikan Arwana Super Red di Kapuas Hulu, Bupati sudah menyampaikan ke pihak-pihak yang terkait. "Diharapkan masalah tersebut segera teratasi dengan baik," ucapnya.

Selain itu juga Bupati mengeluh, selama ini pembayaran Pajak Ikan Arwana Super Red tidak bisa memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. "Kedepannya supaya pajak ikan arwana itu sendiri ada memberikan kontribusi ke Pemerintah Kapuas Hulu," ungkapnya.

Kasi wilayah II KSDA Kalbar, Bharata Sibarani menyatakan bahwa kalau Ikan Arwana Supar Red telah diatur dalam Kementrian Kehutanan.

"Jadi konsep ikan Arwana itu satwa lindung yang bisa ditangkarkan. Hasil penangkaran bisa diperdagangkan," ujarnya.

Bharata Sibarani menjelaskan, kalau Arwana yang ada saat ini bukanlah budidaya, tapi penangkaran. Penangakaran itu ada kewajiban untuk melakukan rilis, maka ini izinnya penangkaran, dan bukan budidaya.

"Jadi jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, ingin mendapatkan pendapatan asli daerah dari dana bagi hasil Ikan Arwana harus ada retribusi atau Perda tentang Arwana," ucapnya.

Tapi hingga saat ini, kata Bhatara Sibarani Pemerintah Kapuas Hulu belum ada membuat Perda yang mengatur tentang perdagangan atau retribusi ikan Arwana tersebut.

"Bayangkan untuk ekspor Ikan Arwana yang berizin saja ada 3.000-5.000 ekor per bulannya. Jika diuangkan itu bisa belasan miliar," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved