KPU Kalbar Disidang DKPP RI, Buntut Kasus Hendri Makaluasc Gerindra

PONTIANAK - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan menggelar sidang lanjutan atas aduan Caleg Gerindra untuk DPRD Provinsi Kalbar, Hendri Makaluasc terhadap teradu Komisioner KPU Provinsi Kalbar dan Komisioner KPU RI, Jumat (17/01/2020).

Adapun sidang kode etik itu bernomor Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Disidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada November lalu, Hendri Makaluasc mencabut aduannya.

Namun menurut DKPP berdasarkan Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hukum Acara DKPP, DKPP tidak terikat dengan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pengadu.

Saat itu, sidang dipimpin oleh Dr. Harjono selaku Ketua majelis bersama tiga Anggota majelis, yaitu Dr. Ida Budhiati, Prof. Muhammad dan Prof. Teguh Prasetyo.

• KPU Kalbar Perkenalkan Laboratorium Rumah Pintar Pemilu Khatulistiwa

Untuk diketahui, sebelumnya Hendri melalui tim kuasanya mengadukan sebelas penyelenggara Pemilu yang terdiri atas tujuh penyelenggara Pemilu dari KPU RI dan empat penyelenggara Pemilu dari KPU Provinsi Kalbar.

Sebelas penyelenggara Pemilu tersebut diadukan terkait perubahan perolehan suara yang diraih Hendri di 19 desa yang terdapat di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

Hendri menduga perolehan suaranya telah masuk pada perolehan suara Caleg DPRD Provinsi Kalbar Partai Gerindra Nomor urut 7 Dapil Kalbar 6, Cok Hendri Ramapon.

Saat dikonfirmasi, Hendri Makaluasc tak mempermasalahkan jika aduannya ke DKPP akan kembali dilanjutkan walaupun dia sendiri telah mencabut aduan itu.

"Saya sudah tarik (aduan, red), sekarang mungkin hakim DKPP memandang bahwa ada masalah yang harus mereka periksa," kata Hendri, Kamis (16/01/2020) kepada Tribun.