ALFI Kalbar Tolak Tarif Tambahan dari Perusahaan Pelayaran Pengangkut Kontainer

Ketua ALFI Kalbar Retno Pramudya mengatakan pengenaan biaya tambahan tersebut berdampak terhadap volume pengiriman

ALFI Kalbar Tolak Tarif Tambahan dari Perusahaan Pelayaran Pengangkut Kontainer
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Aktivitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas Dwikora, Jalan Pak Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (15/10/2019) sore. Akibat buka-tutup Jembatan Kapuas II, setiap harinya kontainer yang keluar pelabuhan diperkirakan mengalami penurunan hingga 30 persen. 

PONTIANAK - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalbar menolak biaya low sulphur surcharge (LSS) oleh perusahaan pelayaran pengangkut kontainer.

Alasan penambahan tarif/surcharge disebutkan sebagai penyesuaian kewajiban penggunaan bahan bakar rendah sulfur sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub No. SE.35/2019.

Ketua ALFI Kalbar Retno Pramudya mengatakan pengenaan biaya tambahan tersebut berdampak terhadap volume pengiriman barang di Terminal Peti Kemas Dwi kora Pontianak.

"Pengusaha menahan diri untuk mengirim barang karena kesulitan menentukan tarif. Ini mengakibatkan distribusi logistik terhambat," katanya, Rabu (15/01/2020) kepada Tribun.

BREAKING NEWS - Kontainer Terguling di Jalan Pak Kasih Pontianak

Retno menjelaskan jika ini tetap dibiarkan, akan terjadi inflasi atas dampak sirkulasi logistik yang terbengkalai.

"Ekonomi akan melemah, karena ekononi satu negara pasti ditunjang oleh distribusi yang efektif dan efisien," jelasnya.

Retno menilai penambahan tarif pengangkutan kontainer tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menekan biaya logistik.

"Di satu sisi kita ingin memotong biaya logistik, tapi di sisi lain dipersulit dengan biaya tambahan seperti ini," tambahnya.

Dia berpandangan tarif tambahan itu pun terlalu tinggi.

Dia memberi contoh jalur Jakarta-Pontianak Tambahan biayanya Cint.20 feet Rp. 950.000 dan cint.40 Rp. 1.900.000 per kontainer.

Sekedar diketahui, surat edaran Dirjen Hubla No. SE.35/2019 menyatakan bahwa setiap kapal baik berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 persen m/m.

Surcharge dikenakan terhadap kapal yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan kemudian biaya itu dibebankan lagi ke pebisnis logistik. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved