WVI dan Uni Eropa Sukses Laksanakan Program Kabupaten Layak Anak di Kalbar, Pemprov Beri Apresiasi

Di Melawi meningkat tahun 2016 dari Rp 121 miliar atau 10,91 persen menjadi Rp 157 miliar atau 13,44 persen pada tahun 2019.

WVI dan Uni Eropa Sukses Laksanakan Program Kabupaten Layak Anak di Kalbar, Pemprov Beri Apresiasi
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara penutupan proyek Pembelajaran Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau yang digelar di hotel Mercure Pontianak, Selasa (14/1/2020). 

PONTIANAK - Proyek Uni Eropa dan World Vision yang diimplementasikan oleh Wahana Vision Indonesia Sukses Mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kalimantan Barat.

 Direktur Nasional WVI, Doseba T. Sinay mengatakan selama empat tahun World Vision Jerman dan Wahana Visi Indonesia (WVI), bersama dengan Uni Eropa (UE), telah membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Program ini menerima dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 – ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

"Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat," ujarnya saat memberikan sambutan pada penutupan program KLA yang di gelar olwh WVI di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (14/1/2020).

FOTO: Rangkaian Acara Wahana Visi Indonesia di Pontianak

Hasilnya ada tiga kabupaten Sintang, Melawi dan Sekadau yang berkomitmen untuk menjadi kabupaten layak anak, sehingga anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun sesuai dengan tujuan proyek.

"Layanan Puskesmas telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 Posyandu dan Puskesmas," ujarnya.

Ia mengatakan Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program.

Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan tahun 2016 telah meningkat dari Rp 174 miliar atau 9,51% dan pada 2019 menjadi Rp 307 miliar atau 15,84 persen.

Bupati Citra Harap Peran Seluruh Warga Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Di Melawi meningkat tahun 2016 dari Rp 121 miliar atau 10,91 persen menjadi Rp 157 miliar atau 13,44 persen pada tahun 2019.

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved