Perihal Silpa, Suib Nilai Gubernur Sutarmidji Lebih Paham Regulasi dan Arah Kebijakan

Penyebab Silpa selanjutnya adalah ada beberapa kegiatan proyek yang ditunda karena waktu yang tidak cukup.

Perihal Silpa, Suib Nilai Gubernur Sutarmidji Lebih Paham Regulasi dan Arah Kebijakan
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PKB, Suib. 

PONTIANAK - Terkait Silpa, Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PKB, Suib menilai jika Gubernur lebih paham regulasi dan arah kebijakan.

Politisi Hanura ini pun menilai jika Silpa terjadi merupakan hal yang wajar karena beberapa faktor.

Berikut penuturan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar ini.

Saya angkat suara terkait beberapa tanggapan masyarakat dan beberapa kelompok yang mengkritisi Silpa APBD Pemprov Kalbar 2019 yang mencapai miliar Rp. 570 M.

Sutarmidji Buktikan Bisa Kelola APBD Kalbar Dengan Berbagai Pembangunan

Saya melihat ini hal sangat wajar dan wajib terjadi Silpa karena Gubernur sudah melakukan penghematan dari beberapa pengeluaran APBD yang dianggap tak perlu seperti perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas yang dianggap kurang penting sehingga anggaran itu jadi Silpa.

Penyebab Silpa selanjutnya adalah ada beberapa kegiatan proyek yang ditunda karena waktu yang tidak cukup.

Keputusan sangat bijak dan harus dilakukan karena jika di paksakan maka konskwensinya proyek bisa tidak selesai dan pastinya pemprov akan berhadapan dengan pihak aparat hukum terutama BPK, dan kasian masyarakat juga jika kegiatan di paksakan berjalan, apalagi ini uang negara tidak boleh sembarangan dalam pelaksanaanya, pun dana kegiatan yang di tunda tidak kemana mana masih utuh dan sekarang jadi silpa.

Periode berikutnnya tinggal di lanjutkan kegiatan yang tertunda itu, dalam hal ini tidak ada publik yang dirugikan, yang penting bagi rakyat dananya tidak hilang, kegiatankan bisa dilanjutkan berikutnya karena dananya masih ready.

Nah penyebab Silpa selanjutnya yaitu PAD Kalbar sekarang mencapai lebh dari targat dari target 100 persen mencapai 103 persen, ini luar biasa kan, apa nya yang salah? Jika tahun tahun sebelumnya memang tidak terjadi silpa tapi terjadi defisit anggaran sehingga punya hutang ke kabupaten kota se-Kalbar.

Dari tiga poin inilah penyebab terjadi nya silpa APBD 2019, kita perlu ketahui bersama bahwa ini semua menunjukkan kinerja Gubernur dari semua sektor sudah berjalan efektif dan tidak sangat hati-hati sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap rakyat Kalbar.

Di tambah PAD sudah meningkat lebih dari target, hutang ke daerah tidak ada, serta berani melakukan pemangkasan anggaran dinas yang di anggap tidak efektif, jadi bukan sekedar wajar terjadi Silpa tapi wajib terjadi Silpa, yang tidak wajar itu jika tidak terjadi Silpa ini baru ada yang tidak beres dan wajib publik soroti. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved