Komite IV DPD RI Raker dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Menteri K-UKM, Teten Masduki menjelaskan bahwa di tahun 2019, anggaran kementrian hanya 900m dengan penyerapan mencapai 94 persen.

Komite IV DPD RI Raker dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Istimewa/dok. Sukiryanto
Komite IV melakukan Rapat Kerja untuk membahas untuk Realisasi Program Kementerian tahun 2019 dan Rencana Program 2020, Selasa (14/01/2020). 

PONTIANAK - Komite IV melakukan Rapat Kerja untuk membahas untuk Realisasi Program Kementerian tahun 2019 dan Rencana Program 2020, Selasa (14/01/2020).

Menteri K-UKM, Teten Masduki menjelaskan bahwa di tahun 2019, anggaran kementrian hanya 900m dengan penyerapan mencapai 94 persen.

Dimana dana tersebut terserap untuk beberapa program termasuk penguatan lembaga, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM diluar dari dukungan teknis dan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian.

"Kementerian K-UKM mendorong para pelaku pasar untuk meningkatkan ekspor dari Produk UMKM mencapai 30 persen, dimana sekarang Indonesia hanya di posisi 14.5 persen masih kalah dengan Malaysia yang sudah mencapai 20 persen," jelasnya.

Komite II DPD RI Sebut Karhutla Kalbar Seperti Ulang Tahun

Untuk itu, diterangkannya pihak kementerian mencanangkan program tifa pilar yaitu kompetensi, peningkatan sdm dan perubahan mindset para pelaku UMKM;

Pembiayaan, dengan membuka akses pembiayaan dimana tidak hanya membatasi kepada perbankan, tapi juga dengan channel lain termasuk ke bursa.

Penguatan Lintas Sektor, melakukan harmonisasi lintas sektoral dimana untuk urusan K-UKM ini melibatkan setidaknya 18 sektor, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite IV, H. Sukiryanto, S.Ag Senator asal Kalimantan Barat mengatakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu akses permodalan, akses perizinan dan reformasi dalam perizinan ekspor untuk UMKM.

"Apabila kita membandingkan dengan Cina dengan prestasi UMKMnya yang berhasil mengekspor produk UMKM yang mencapai 70 persen sangat jauh dalam hal regulasi impor, karena disana peluka pasar yang hanya sekelas Home Industry (Rumahan) bisa melakukan ekspor tanpa harus memiliki dokumen ekspor yang panjang, banyak dan rumit seperti diindonesia," katanya.

Artinya kita juga harusnya bisa menyederhana regulasi tersebut untuk mendongkrak UMKM mengekspor produknya," jelas Sukiryanto.

Ia pun mengingatkan adanya perimbangan antara pasar luar negeri dan dalam negeri untuk penyaluran produk UMKM, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar.

Hal ini ditunjukan dengan besarnya serbuan dari produk luar ke pasar Indonesia, sehingga jangan sampai terlalu fokus di Ekspor tapi kita tersisihkan di dalam negeri, dimana seharusnya jangkauan di dalam negeri lebih mudah.

Terakhir, Sukiryanto juga mengapresiasi Presiden Indonesia Jokowi dengan selalu mengedepankan produk dalam negeri.

"Dapat kita lihat dari apa yang digunakan dalam keseharian, seperti jaket, sepatu, batik dan sebagainya. Dan ini harus menjadi contoh, semangat dalam memajukan produk dalam negeri dimulai dari keseharian kita sendiri," katanya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved