Bawaslu Kapuas Hulu Sebutkan Aturan Kades dan Lurah Tak Boleh Berpolitik Praktis

Mustaan menjelaskan, Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

Bawaslu Kapuas Hulu Sebutkan Aturan Kades dan Lurah Tak Boleh Berpolitik Praktis
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Bawaslu Kapuas Hulu
Ketua Bawaslu Kapuas Hulu Mustaan saat menunjukkan penghargaan sebagai badan publik Informatif peringkat ke 3 katagori lembaga penyelenggara Pemilu, dari KIP Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/12/2019). 

KAPUAS HULU - Ketua badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kapuas Hulu, Musta’an menegaskan, bahwa kepala desa (Kades) atau Lurah tidak boleh berpolitik praktis dalam Pemilukada.

"Sudah ada aturan yang mengatur dan bahkan ada sangsinya. Dimana dalam aturan tersebut tertulis pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang., pada Pasal 71 ayat 1," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/1/2020).

Mustaan menjelaskan, Pejabat daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan, dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Pada Pasal 188 berbunyi setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enamratusribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)," ungkapnya.

Tes Perekrutan

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Mustaan menyatakan, kalau pihaknya telah melaksanakan tes perekrutan panwas kecamatan, di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Putussibau, Jumat (13/12/2019)

"Pelaksanaan tes perekrutan ini secara atau berbasis online. Berlangsung selama satu hari dan dibagi dalam 6 sesi. Diikuti sebanyak 150 orang pelamar yang berasal dari 23 kecamatan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (15/12/2019).

Setelah tes basis online jelas Mustaan, dilanjutkan tes wawancara langsung yang dites oleh seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

 72 Calon Panwascam Ketapang Ikut Tes Tertulis

"Tes wawancara dimulai Sabtu (14/12/2019) di Hotel Aman Sentosa, dan berlangsung selama 4 hari sampai Selasa (17/12/2019)," ucap Mustaan.

Mustaan menuturkan, dalam tahapan ini selain di uji kemampuan dalam menjawab setiap pertanyaan Komisioner, peserta juga diminta memaparkan visi dan misi menjadi Panwascam dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020.

"Jadi kita ingin merekrut pengawas kecamatan yang betul-betul mau menjalankan tugas sebagai pengawas Pilkada dengan baik dan profesional," ungkap Mustaan.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved