Dinsos-Pemdes Beberkan Alasan Penerapan Bumdes di Kubu Raya Belum Maksimal

KUBU RAYA - Badan usaha milik desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan telah berbadan hukum.

Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Seiring berjalannya waktu, Bumdes di Kabupaten Kubu Raya dinilai belum maksimal dalam penerapannya.

Hal demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-Pemdes) Kabupaten Kubu Raya Nursyam Ibrahim.

"Terus terang, karena mungkin belum dimaksimalkan dan belum diberikan kapasitas dan kompetensinya belum ditingkatkan."

• Berikut Data Bumdes di Kalbar Tahun 2019

"Sehingga mereka mengelola Bumdes masih secara tradisional seperti mengelola warung," ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Selasa (31/1/2019).

Menurutnya, masyarakat di sembilan kecamatan di Kubu Raya harus memiliki jiwa entrepreneur agar Bumdes dapat terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

"Harus ada unit usaha yang memiliki kemampuan mengelola ekonomi skala besar pada level desa. Seperti mengelola kawasan hutan, parawisata dan sebagainya," bebernya.

Bahkan secara gamblang Nurysam mencontohkan, beberapa Bumdes maju di Indonesia dapat berkembang pesat melalui pengelolaan ekowisata dan agrowisata.

"Ini yang terus kami dari Pemerintah Kubu Raya terus dorong. Sehingga Bumdes bukan hanya sebatas mengelola warung saja, jual sembako dan sebagainya."