POPULER - Kalbar Rentan Masuk Narkoba, Sutarmidji Paparkan Penyebab dan Singgung Perlunya Pemekaran

Kalimantan Barat berdasarkan konferensi pers Polda Kalbar telah menangani 728 kasus narkotika

POPULER - Kalbar Rentan Masuk Narkoba, Sutarmidji Paparkan Penyebab dan Singgung Perlunya Pemekaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Gubernur Kalbar Sutarmidiji saat tunjukan barang bukti narkoba jenis sabu di Mapolda Kalbar, Selasa (31/12/2019). 

Gubernur Kalbar Sutarmidiji menyampaikan bahwa perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan perbatasan terpanjang, hal ini lah yang menurutnya menyebabkan narkoba rentan masuk ke Indonesia melalui jalur tersebut.

Kalimantan Barat berdasarkan konferensi pers Polda Kalbar telah menangani 728 kasus narkotika sepanjang tahun 2019 dengan 970 tersangka.

"Perbatasan kita itu (Kalbar) paling panjang, kalau Papua itu cuman 777 km dengan Papua Nugini, kita itu 972 km panjang batas, sementara dari Malaysia-nya sendiri tidak ketat dalam mengawasi peredaran ini," kata Sutarmijdi saat menghadiri konferensi pers kinerja Polda Kalbar sepanjang 2019, Selasa (31/12/2019).

Sutarmidji tidak menampik hukuman terkait narkoba di Malaysia lebih berat, namun ia menilai bahwa Malaysia tidak ketat dalam mengawasi peredaran narkoba.

"Memang hukumannya dia lebih berat, tapi pengawasan mereka tidak ketat, buktinya bisa aja masuk sembarangan, kan gitu, dan sekarang main satu tahun udah ratusan kilo dah, bukan lagi ratusan ons," ujar Sutarmidji.

Polda Kalbar Selamatkan Hampir 1 Juta Warga dari Penyalahgunaan Narkoba pada 2019

Oleh sebab itu, menurut mantan walikota Pontianak itu sudah waktunya Kalbar dimekarkan menjadi 2 atau 3 Provinsi lagi.

Sehingga pengawasan terhadap wilayah perbatasan semakin baik.

"Kalbar ini sudah waktunya ya, dimekarkan jadi 2 atau 3 Provinsi supaya pengawasan perbatasan lebih baik. Alhamdulillah juga, pada tahun depan (2020) kita sudah membentuk Bandan Pengelola Perbatasan Daerah, nah nanti kita akan bisa bersinergi dengan baik, tapi juga kembali, karena terlalu luas, hampir semua daratan sulit rasanya untuk menutup jalur itu secara keseluruhan, Karena jalur - jalur tikusnya lebih banyak,"paparnya.

Kapolda Kalbar Irjen Pol H Didi Haryono mengakui adanya penurunan perkara sebanyak 7,37 persen di banding 2018 dengan jumlah 789 perkara.

“Untuk kasus narkoba, di banding 2018 ada penurnuan perkara sebesar 7,37 persen. Namun ada peningkatan dalam jumlah barang bukti yang disita selama 2019," jelasnya.

Pemekaran

Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco mengaku jika pihaknya akan terus mendorong terwujudnya pemekaran baik Kabupaten maupun Provinsi di Kalbar.

Halaman
123
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved