Kunker ke Koperasi Syariah Mitra Utama, Sukiryanto Serap Asrpiasi tentang RUU Pengkoperasian

Koperasi ini berjenis simpan pinjam dimana dalam konsep bisnisnya berbasis syariah.

Kunker ke Koperasi Syariah Mitra Utama, Sukiryanto Serap Asrpiasi tentang RUU Pengkoperasian
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SUKIRYANTO
H. Sukiryanto dalam kunjungan kerjanya menyambangi Koperasi Syariah Mitra Sekolah Masyarakat dengan Kantor Utama berada di Jalan Parit Aim, Kubu Raya dengan tiga cabang yang tersebar di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Minggu (22/12/2019). 

PONTIANAK - Anggota DPD RI, Sukiryanto dalam kunjungan kerjanya menyambangi Koperasi Syariah Mitra Sekolah Masyarakat dengan Kantor Utama berada di Jalan Parit Aim, Kubu Raya dengan tiga cabang yang tersebar di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, Minggu (22/12/2019).

Koperasi ini berjenis simpan pinjam dimana dalam konsep bisnisnya berbasis syariah. 

Ditengah stigma buruk tentang koperasi, Kopsya ini berkembang cukup baik dimulai dari tahun 2012 sampai sekarang dengan aset mencapai 700juta dengan SHU positif. 

Sukiryanto Jelaskan UU Tentang Desa Pada Laskar Madura Kalbar

Kopsya Mitra Sekolah Masyarakat mengusung misi 2020 aset Rp. 1 milyar ini terus mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan khsususnya yang berkonsep Syariah dan sampai saat ini Kopsya ini beranggotakan lebih dari 400orang dan masuk 3 besar koperasi sehat oleh dinas koperasi, yang mana diungkapkan langsung oleh bapak memet selaku ketua kopsya.

Sukiryanto dalam pertemuan ini menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU Pengkoperasian yang dinilai urgent setelah UU No.17 tahun 2012 yang dibatalkan sehingga harus kembali ke UU No.25 tahun 1992 dimana UU ini dirasakan telah usang dan perlu segera diperbaharui.

Mengingat tantangan yang jauh berbeda pada masa ini terutama UU ini tidak ramah terhadap era Globaliasi. 

Masyarakat menyuarakan agar legislatif dan eksekutif serius dalam membahas RUU Pengkoperasian yang baru karena seakan tidak berkaca pada yang lalu.

Banyak hal-hal yang sudah tercantum di UU yang dibatalkan oleh MK dimasukan kembali dalam RUU terbaru sehingga rentan untuk diajukan kembali ke MK. 

Masyarakat koperasi selanjutnya berharap pemerintah tidak terlalu mengistimewakan perbankan dalam hal penyaluran kredit, seperti subsidi bunga dan talangan (bail out).

Sukiryanto dalam hubungannya dengan fungsi dan tugasnya di Komite IV yang berhubungan langsung dengan Koperasi dan UKM akan mendorong untuk mengembalikan Koperasi sebagai Badan Otonom.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved