Serap Aspirasi di Pontianak, Ini Yang Dikeluhkan Masyarakat Pada Sukiryanto

Saya menyayangkan atas tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penetapan RTH di kota pontianak ini, apalagi sosialisasipun tidak pernah ada

Serap Aspirasi di Pontianak, Ini Yang Dikeluhkan Masyarakat Pada Sukiryanto
TRIBUNPONTIANAK/Sukiryanto
Sukiryanto anggota DPD RI yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Komite IV DPD RI saat menyerap aspirasi Warga Pontianak Tenggara dan Selatan baru-baru ini. 

PONTIANAK - Kunjungan H. Sukiryanto anggota DPD RI yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Komite IV DPD RI dilanjutkan ke Warga Pontianak Tenggara dan Selatan baru-baru ini.

Satu diantara warga Jalan Purnama 2, Marsuid mempertanyakan mengenai tempat tinggalnya yang dijadikan ruang terbuka hijau.

Hal ini, menurutnya, sangat merugikan karena sejalan dengan perkembangan pembangunan kota, tempatnya yang dilabeli RTH membuat tidak ada pembangunan, bahkan perumahan pun tidak bisa dibangun karena tidak bisa dikeluarkanmya izin mendirikan bangunan.

"Saya menyayangkan atas tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penetapan RTH di kota pontianak ini, apalagi sosialisasipun tidak pernah ada," katanya.

Sukiryanto Apresiasi Prestasi Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono

Sementara itu, satu diantara warga Sepakat 2 Syafe'i menanyakan persoalan penetapan validasi nilai transaksi untuk BPHTB yang sangat memberatkan karena seringnya angka yang muncul jauh lebih tinggi dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Menanggapi hal tersebut H. Sukiryanto mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemda terkait hal tersebut, karena memang selama ini dalam perencanaan tata ruang, warga yang terkena wilayah bukan pemukiman tidak pernah diikutkan dalam rapat maupun sosialisasi jadi seakan-akan pemda menetapkan sepihak. 

"Tentu masyarakat yang memiliki lahan merasa dirugikan apalagi pemilik lahan-lahan potensial yang memiliki nilai ekonomi yang bagus," kata Sukiryanto.

Selanjutnya, untuk permasalahan BPHTB, kata dua,  memang masalah yang klasik.

"Saya juga sebelum menjadi Anggota DPD RI adalah seorang pengembang perumahan yang mana hal ini juga saya alami, memang niatan dari pemda untuk menjaga tidak maksimalnya penerimaan daerah melalui pajak BPHTB dengan melakukan validasi sangat baik, akan tetapi memang seringkali pihak pemda menetapkan dengan nilai yang jauh melebihi angka transaksi sebenarnya, memang kita sebagai pemohon dapat melakukan banding, tapi hal ini menghabiskan waktu yang mana terkadang banding juga ditolak dengan alasan yang tidak jelas," paparnya.

Dalam kaitan dengan fungsi dan tugas DPD RI serta untuk hal layanan publik, ia mengatakan akan menyampaikan ke Komite I.

"Mengenai hal pajak akan kita jadikan pertimbangan di laporan kami di Komite IV," timpalnya.

Sementara itu, warga Jalan Sepakat 2 Ayani Hafi meminta mengenai marka jalan dan tanda dilarang parkir di jalan sepakat 2 agar menyurati secara resmi kepada perhubungan kota karena melihat padatnya jalan tersebut sehingga kendaraan yang parkir sembarangan dijalan mengganggu lalu lintas. 

Lebih lanjut mengenai hiruk pikuknya pelayanan BPN mengenai sertifikat, H. Sukiryanto menyatakan memang untuk urusan sertifikat ini susah-susah gampang tergantung dari permasalahannya, sehingga pihak yang berurusan harus pro aktif untuk menyanyakan status berkasnya.

"Saya akan menginformasikan teman-teman DPD RI yang berada di komite terkait yaitu Komite II agar hal ini menjadi perhatian dalam laporan paripurna nantinya," tukas Hafi.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved