Bawaslu Sekadau Kekurangan Rp. 2,5 M untuk Pengawasan Pilkada

berdasarkan laporan dari Bawaslu Sekadau bahwa NPHD yang ditandatangani masih kurang dengan kebutuhan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nur Soleh 

PONTIANAK - Ketua Bawaslu Sekadau, Nur Soleh mengungkapkan jika pihaknya masih kekurangan dana sekitar Rp. 2,5 M untuk pengawasan di Pilkada 2020 Sekadau.

"Memang waktu pada penandatanganan NPHD kita diberikan Rp. 4 M, sementara kebutuhan kita setelah dirasionalisasikan dengan Pemda Rp. 6,5 M, kekurangannya kita sekitar Rp. 2,5 M," katanya, Jumat (20/12/2019) kepada Tribun.

Walaupun begitu, ia menerangkan jika pemda memang akan dilakukan pembahasan di tahun 2020 terkait kekurangan itu.

"Jadi NPHD masih bisa direvisi, dan kita juga sudah koordinasikan dengan DPRD agar kemudian di Januari dibahas terkait kekurangan yang ada," jelas Nur Soleh.

Lasarus Tegaskan Usung Calon Bebas Jeratan Hukum di Pilkada 2020

Diungkapkannya, untuk tahapan di Januari masih tidak terkendalan karena disupport APBN

Support APBN itu, lanjutnya, berkairan dengan rekrutmen pengawas kecamatan, bimtek hingga pelantikan.

"Untuk saat ini masih berjalan lancar karena penggunaannya APBN, namun kita akan kejar terus Pemda dan DPRD untuk segera membahas kekurangan anggaran pengawasan di Sekadau," pungkasnya.

Berpotensi Tak Maksimal

Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengungkapkan jika pengawasan Pilkada 2020 di Sekadau berpotensi tidak akan berjalan dengan baik.

Hal ini karena, kata dia, berdasarkan laporan dari Bawaslu Sekadau bahwa NPHD yang ditandatangani masih kurang dengan kebutuhan.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved