Breaking News:

Umi: Mahar untuk Partai di Larang Undang-Undang

Karena jika partai politik sudah korup, maka lambat laun demokrasi kita juga akan terkubur.

TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Umi Rifdiawaty 

PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawati mengungkapkan jika larangan mahar sebenarnya telah diatur UU.

Berikut penuturannya.

Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah jelas mengatur bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Jika terbukti menerima imbalan, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Proses pembuktian tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu Undang-undang tentang pemilihan juga mengatur bahwa setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberikan imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibatalkan. 

Golkar Akan Keluarkan Rekomendasi Untuk Bupati di Pilkada 2020

Dan diatur juga bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Disamping sanksi bersifat administrasi tersebut, undang-undang juga mengatur sanksi pidana apabila anggota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan dendam paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bagi setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved