Breaking News:

KTNA Ketapang Sampaikan Kelangkaan Pupuk Pada Sukiryanto

kata dia, pihak pertamina tidak mengizinkan menggunakan jerigen, sedangkan para petani tidak mungkin membawa traktor ke SPBU.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota DPD RI asal Kalbar, Sukiryanto. 

KETAPANG - Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Anggota DPD RI, H. Sukiryanto di Kabupaten Ketapang dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Ketapang menemukan beberapa hal yang cukup memprihatinkan, seperti kelangkaan pupuk subsidi dan adanya sewa untuk alat pertanian yang disediakan oleh pemerintah.

Ketua KTNA Ketapang, Anis Munisah mempertanyakan untuk pengawasan dalam penggunaan anggaran APBN khususnya untuk penyediaan Pupuk Subsidi.

"Kami yang dilapangan merasakan sulitnya menemukan pupuk subsidi terutama di masa tanam. Sehingga masalah dari pupuk subsidi ini apakah dari anggaran yang terbatas atau pola distribusi yang salah sehingga tidak berimbang untuk masyarakat di luar pulau Jawa dan Bali," kata Anis Munisah , Rabu (18/12/2019).

Sukiryanto Berikan Beasiswa 25 Murid Saat Berkunjung ke SDN 09 Benua Kayong

Selain itu, lanjutnya, pola distribusi bibit dan pupuk juga membingungkan, karena para petani dikirimi bibit akan tetapi pupuk tidak dikirim sesuai jadwal dan sering datang ketika pada saat musim panen telah tiba.

Selanjutnya pembelian solar, kata dia, pihak pertamina tidak mengizinkan menggunakan jerigen, sedangkan para petani tidak mungkin membawa traktor ke SPBU.

Pihak pertamina, ungkapnya, memberikan solusi dengan mensyaratkan surat rekomendasi dari dinas pertanian, akan tetapi hal ini membuat petani terlambat mendapatkan solar karena solar juga cukup langka di Kabupaten Ketapang.

"Memang keterbatasan anggaran membuat pengadaan alat pertanian menjadi terbatas, akan tetapi KTNA berharap pemerintah bisa turun ke lapangan agar mengetahui alat pertanian apa yang diperlukan, seperti kami sangat memerlukan alat panen sehingga gabah dapat segera diproses dan tidak mengganggu kualitas dari hasil tani tersebut," papar Anis Munisah.

Lebih lanjut, ia mengatakan di lapangan ditemukan dalam penyaluran bantuan alat pertanian sekarang dari kementrian pertanian disalurkan kepada dinas pertanian setempat dan dikelola oleh BPP, kemudian pihak petani membuat surat untuk menyewa alat tersebut sehingga birokrasi ini menyulitkan petani. 

"KTNA berharap pemerintah dapat kembali memanfaatkan kelompok tani untuk hal ini, sehingga komunikasinya lebih baik dilapangan," harapnya.

Termasuk, ia juga mengungkapkan hasil panen juga mengalami penumpukan yang disebabkan oleh rendahnya harga komoditi pertanian. 

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved