BI Perluas Pengembangan Klaster UMKM di Kalbar Guna Pengendalian Inflasi

BI terus memperluas pengembangan klaster UMKM BI yang ditujukan untuk pengendalian inflasi serta berorientasi ekspor dan ekonomi digital.

BI Perluas Pengembangan Klaster UMKM di Kalbar Guna Pengendalian Inflasi
TRIBUN PONTIANAK/ NINA SORAYA
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Prijono menyampaikan paparannnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, di Aula BI Kalbar, Selasa (17/12/2019). 

PONTIANAK - Inovasi digital mampu memperkuat keterhubungan antar agen ekonomi, dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Prijono saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, di Aula Kantor Bank Indonesia, Selasa (17/12/2019).

Ramalan Zodiak Cinta Besok Rabu 18 Desember, Aquarius: Jangan Murung, Capricorn: Anda Diwaspadai

TEMUAN DANA Kasino Kepala Daerah di Luar Negeri, Politisi PDIP Johan Budi Minta Ini ke Kemendagri

Untuk itu, BI pada Mei 2019 telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), yang akan diimplementasikan secara bertahap melalui lima inisiatif.

“Kami meyakini inovasi sistem pembayaran ini akan dapat mendukung integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional,” katanya.

Pertama, pengembangan Open Banking. Digitalisasi perbankan kami dorong, interlink dengan fintech dan e-commerce kami bangun.

Ini akan memperluas transaksi pembayaran digital dan peluang pembiayaan UMKM yang lebih besar.

“Kedua, BI akan membangun BI-FAST, suatu infrastruktur pembayaran ritel yang seketika dan beroperasi tanpa henti. Sejalan dengan itu, implementasi QRIS juga akan terus diperkuat untuk memperluas akseptansi dan menjamin interoperabilitas transaksi digital, hingga ke UMKM, pasar tradisional dan perguruan tinggi,” ujarnya.

Ketiga, penguatan infrastruktur pasar keuangan. BI-RTGS, BI-SSSS, dan BIETP akan dimodernisasi untuk meningkatkan keandalan layanan serta pemenuhan standar internasional.

“Keempat, BI akan membangun infrastruktur publik untuk data. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi hub data granular di sistem pembayaran, termasuk Payment ID dan consumer consent yang memadai,” paparnya.

Kelima, penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan untuk rangka mendorong inovasi startup-startup ritel melalui sandbox, dengan memperhatikan pengendalian ISO dan perlindungan konsumen.

Halaman
12
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved