Permudah Perizinan, Pemkot Singkawang Luncurkan Aplikasi Si Cantik

Sumastro berharap pegawai yang bertugas pada instansi layanan publik untuk menunjukkan integritas

Permudah Perizinan, Pemkot Singkawang Luncurkan Aplikasi Si Cantik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SABASTIANUS MELANO
Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja meluncurkan aplikasi Cerdas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu untuk publik (Si Cantik) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang dilakukan di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang, Jalan Pelita, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Senin (16/12/2019). 

SINGKAWANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja meluncurkan aplikasi Cerdas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu untuk publik (Si Cantik) di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

“Aplikasi perizinan online saat ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kemajuan daerah serta memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang, Jalan Pelita, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Senin (16/12/2019).

Sumastro mengatakan demi mempercepat layanan perizinan yang akuntabel dan transparan, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan penggunaan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik.

Aplikasi ini dimanfaatkan secara gratis oleh instansi pemerintah yang berbasis web yang akan terintegrasi dengan online single submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan non perizinan.

Bangun Pabrik Pengolahan Sampah, Pemkot Singkawang Lakukan MoU Bersama Investor Korea

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan dan rerformasi birokrasi.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Merupakan pedoman yang harus tertanam dalam diri setiap aparatur penyelenggara pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pelayan publik.

“Sehingga kualitas pelayanan menjadi tolak ukur utama yang menentukan citra pemerintah dihadapan masyarakat,” ungkapnya.

Sumastro berharap pegawai yang bertugas pada instansi layanan publik untuk menunjukkan integritas dan anti terhadap praktik pungli.

Kemudian sebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk mengurus perizinannya secara mandiri tanpa melalui perantara atau calo.

Sumastro juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk terus menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar mereka memahami bagaimana cara mengakses aplikasi ini.

Kemudian kepada camat dan lurah agar dapat menyosialisasikan aplikasi si cantik ini kepada warga di wilayahnya.

Apalagi yang saat ini terjadi masyarakat tidak mau mengurus perizinan dari usaha yang mereka jalankan karena kurang pahamnya dalam mengurus perizinan.

Sementara untuk petugas pelayanan harus disiplin dan konsisten dalam menjalankan SOP yang ada serta jangan membuat masyarakat kecewa atas pelayanan yang diberikan.

“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat, kalau memang gratis jangan minta bayar, kalau bisa sederhana jangan dibuat rumit,” pintanya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved