Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Pastikan Tahun 2020 UN Tetap Dilaksanakan
Ia menjelaskan, wacana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menghapus UN akan mulai berlaku efektif pada tahun pelajaran 2020/2021.
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Madrosid
lihat foto
SAMBAS - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, H Sabhan mengatakan untuk 2020 Ujian Nasional (UN) masih akan tetap dilaksanakan.
Ia menjelaskan, wacana Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menghapus UN akan mulai berlaku efektif pada tahun pelajaran 2020/2021.
Sementara itu, untuk Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020 yang sudah di depan mata akan tetap dilaksanakan.
"Rencana penghapusan UN oleh kemendikbud pada th pelajaran 2020/2021," ujarnya, Rabu (11/12/2019).
Kepada Tribun, ia katakan jika nantinya wacana itu sudah menjadi kebijakan Nasional. Maka pihaknya juga akan mendukung penuh.
"Kalau sudah menjadi kebijakan nasional, pasti kita dukung penuh," ungkapnya.
• Sabhan: Guru Honorer di Sambas Capai 1.600 Orang
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk tahun pelajaran 2019/2020 pihaknya masih tetap akan melaksanakan UN. Dan sekarang sedang dalam persiapan.
"Ya masih, dan untuk tahun ini masih dalam tahap persiapan," tutupnya.
Kepala Sekolah SMAN 2 Selakau, Musa Zainuddin mengatakan dirinya mendukung wacana dari Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim yang ingin menghapus Ujian Nasional (UN) bagi siswa-siswi di Indonesia.
"Saya selaku kepala sekolah di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Sambas, dengan keluarnya wacana dari Kemendikbud RI. Bapak Nadiem Makarim yang akan mengahapus UN, saya sangat setuju sekali," ujarnya, Rabu (11/12/2019).
Setidaknya ada beberapa alasan mengapa ia selaku kepala sekolah setuju dengan wacana tersebut.
"Pertama UN selama ini di laksanakan hanya sebagai pemetaan. Dan kedua biaya yang di keluarkan pemerintah pusat, daerah dan sekolah cukup besar. Biaya yang di keluarkan cukup besar namun hasilnya kurang maksimal," katanya.
Selanjutnya, ia meminta agar ada alternatif lain sebagai pengganti UN yang nantinya bisa digunakan sebagai penentu kemampuan sekolah.
"Walaupun UN hanya Sebagai pemetaan hasil pendidikan di suatu sekolah, Kabupaten atau Provinsi dan Nasional akan di hapusnya UN. Namun pemerintah juga perlu mencari alternatif lain untuk menentukan kemampuan sebuah sekolah," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika untuk tahun ini UN tetap akan dilakukan. Dan bisa saja ini menandai UN terakhir.
