Penyerahan LHP, Kabupaten Landak Berada di Posisi Pertama TLRHP yang Selesai

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai Aspek 3E yakni efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Penyerahan LHP, Kabupaten Landak Berada di Posisi Pertama TLRHP yang Selesai
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menerima LHP di Pontianak. 

Atas rekomendasi tersebut sebanyak 8.742 rekomendasi (80,90 persen) telah ditindaklanjuti dan telah sesuai dengan rekomendasi dan 65 rekomendasi (0,60%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Serta sebanyak 1.998 rekomendasi (18,50%) masih dalam proses tindak lanjut maupun belum ditindaklanjuti oleh entitas terkait.

"Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan, antara lain belum adanya skema penyelesaian kerugian daerah yang mampu memberikan informasi jumlah dan nilai kasus kerugian, belum adanya data pemantauan penyelesaian kerugian daerah, dan kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah."

"Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan," jelas Joko.

Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa dalam sambutannya saat mewakili kepada daerah lainnya menyatakan masih banyaknya aturan yang tumpang tindih menyebabkan kebingungan dari aparatur pemerintah dalam menggunakan anggaran.

"Seiring kali peraturan kita lebih cepat berubah serta aturan yang tumpang tindih menyebabkan kebingungan dari aparatur pemerintah dalam menggunakan anggaran."

"Untuk itu, pendampingan dan proses pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan salah satu instrumen yang kami nilai penting, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Karolin.

Sebagai kepala daerah, dirinya menyatakan merasa perlu untuk proses pendampingan yang dilakukan BPK.

Walau sedikit direpotkan karena harus diperiksan hampir setiap hari selama satu bulan, namun dia menyatakan hal itui menjadi suatu hal yang baik agar tata kelola keuangan yang ada bisa sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Hal itu juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kebocoran dan penyimpangan anggaran pada setiap SKPD, karena dari pemeriksaan BPK ini kita bisa melakukan kontrol dan monitoring SKPD mana yang mungkin saja kebablasan atau kelewat kreatif dalam memanfaatkan anggaran,” Ungkapnya.

Halaman
123
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved