Penyerahan LHP, Kabupaten Landak Berada di Posisi Pertama TLRHP yang Selesai

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai Aspek 3E yakni efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Penyerahan LHP, Kabupaten Landak Berada di Posisi Pertama TLRHP yang Selesai
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menerima LHP di Pontianak. 

LANDAK - Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat melaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun Anggaran 2019.

Diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat Joko Agus Setyono dengan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat, serta Pimpinan DPRD se Kalimantan Barat yang bertempat di Aula BPK RI Kalimantan Barat pada Jum’at (13/12/2019).

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemkab Landak Gelar Monitoring Pasar

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat Joko Agus Setyono berharap kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu.

Penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah di review oleh Inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK RI.

"Kami harap, Pemda dapat menyerahkam LKPD harus tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

"LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Kalbar selama semester II tahun anggaran 2019, yaitu lima LHP kinerja dan empat LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) dan Pemantauan Penyelesalan Kerugian Daerah dan Pemantauan TLRHP diserahkan kepada 15 entitas dan Kabupaten Landak menduduki peringkat pertama TL yang selesai," Terang Joko.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai Aspek 3E yakni efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pemantauan TLRHP pada Semester II Tahun Anggaran 2019, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.805 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar.

Halaman
123
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved