Breaking News:

POPULER - Perda Ketertiban Umum, Siap-siap Pemberi dan Peminta di Jalanan Kena Denda Rp 500 Ribu

"Besaran dendanya sebesar Rp 500 ribu dan harus disetorkan ke kas daerah," tukasnya.

Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Madrosid
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Seorang pengemis meminta-minta kepada pengendara mobil di Jalan Tanjungpura, Pontianak, senin (3/6/2019). Menjelang hari raya keagamaan, gepeng mulai menjamur di perkotaan. 

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Satpol PP akan menerapkan peraturan daerah (perda) yang baru direvisi DPRD beberapa waktu lalu, yakni Perda Nomor 11 tentang ketertiban umum, soal pengemis, pengamen, pemungut sumbangan di persimpangan jalan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga ketertiban umum tersebut, Satpol PP Kota Pontianak akan memberlakukan denda paksa bagi para pelanggarnya secara bertahap.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Syf Adriana menjelaskan memang terdapat beberapa poin penting di dalam Perda Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2019 yang telah direvisi ini.

Ia menjelaskan, satu di antaranya adalah penerapan denda paksa bagi setiap pelanggar yakni peminta sumbangan di persimpangan jalan/traffic light, dan tempat umum.

"Sebelumnya hal itu memang dilarang. Akan tetapi pada tahun ini akan dikenakan denda paksa," terang Syf Adriana di ruang kerjanya, Selasa (10/12/2019)

Ia menjelaskan bahwa setiap aktivitas menggalang dana di kawasan umum atau persimpangan traffic light, hal tersebut juga telah tertuang di dalam Perda Tibum yang telah disahkan.

Penggalangan dana baru bisa dilakukan jika ada izin dari Wali Kota Pontianak.

"Kalau selama wali kota belum memberikan izin dan praktik tersebut dilakukan oleh badan tertentu sehingga mengganggu penggunan jalan bahkan menyebabkan kemacetan, tentu akan kita tertibkan," ujarnya.

Dirinya menegaskan, selama ini Wali Kota Pontianak tidak pernah memberikan izin kepada pihak tertentu ataupun lembaga tertentu untuk melakukan penggalangan dana di lampu merah persimpangan jalan di Kota Pontianak.

Bahkan sebagai bentuk efek jera atas praktik meminta-minta atau penggalangan dana tak berizin, di dalam Perda Ketertiban Umum Pasal 39 huruf e, pihak yang memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-peminta belas kasihan orang dipersimpangan jalan/traffic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainya juga bisa dikenakan denda paksa.

"Besaran dendanya sebesar Rp 500 ribu dan harus disetorkan ke kas daerah," tukasnya.

Buat Jera

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, berkaitan dengan revisi Perda Ketertiban Umum.

Menurutnya, revisi tersebut dilakukan dengan menitik beratkan pada denda minimum pelanggaran.

"Tujuan revisi tersebut agar membuat jera para pelaku pelanggaran," ujarnya

Pernyataan tersebut disampaikan Edi sekaligus untuk meredakan postingan satu di antara ASN Pemkot Pontianak, tentang Perda Tibum yang sempat membuat gaduh media sosial (medsos).

Menurutnya, dalam perda tersebut juga tidak terlalu banyak yang berubah.

Hanya saja, ada beberapa tambahan, satu di antaranya mengenai denda minimum.

"Selama inikan pelanggaran tertera denda maksimum Rp 50 juta dan hukuman tiga bulan penjara," ujarnya

Revisi Tibum dilakukan dikarenakan denda pelanggaran sebelum revisi tidak besar. Semisal untuk pemain layangan, membuang sampah sembarang, denda yang dikenakan cuma berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu.

Angka tersebut terbilang kecil sehingga pelaku kerap mengulangi pelanggaran tersebut.

"Perubahan beberapa poin di Perda Tibum ini, tujuannya untuk membuat masyarakat Pontianak tertib aturan. Makanya kami tambah denda minimun di sana," ujarnya.

Petikan pasal yang ada di dalam Perda tibum Kota Pontianak ini sempat heboh di jagat maya yang diunggah satu diantara ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.

Ia menjelaskan bahwa persoalan gaduhnya postingan tersebut dikarenakan ASN yang bersangkutan memberikan keterangan Perda tidak lengkap.

Sehingga ketika postingan tersebut dilakukan menimbulkan pro kontra.

"Sebenarnya niat ASN tersebut baik. Dia ingin memberikan informasi tentang aturan Perda Tibum. Namun karena postingannya tidak lengkap, mengakibatkan multi tafsir. Ini yang harus dicerna sebelum memposting. Apalagi dalam postingan juga menempelkan logo pemkot,” ujarnya

Dirinya juga membenarkan soal larangan pengemis meminta-minta di jalan telah tertuang di Perda Tibum.
Menurutnya, aturan tersebut dibuat sebagai antisipasi pengemis semakin banyak berkeliaran.

"Karena dalam upaya pengentasan kemiskinan, kita di pemerintah sudah melakukan banyak cara. Salah satunya dengan membantu masyarakat tidak mampu," ujarnya.

Ia menambahkan bahkan jika sakit dan ingin berobat ke Jakarta pun, bisa ditanggung biayanya oleh pemerintah menggunakan dana bansos.

“Larangan mengemis di jalan juga antisipasi adanya sindikat pengemis. Soal kelompok mengatasnamakan organisasi atau komunitas meminta sumbangan di lampu merah, dalam aturan perda tidak dibolehkan tanpa izin," ujarnya

Menurut Edi Kamtono, ini sebagai antisipasi mencegah modus-modus penipuan. Jika ingin meminta sumbangan, harus izin dulu.

"Bila sudah berizin nanti ada petugas Dishub dan Pol PP mendampingi, supaya jalannya kegiatan sosial itu tidak membuat macet,” pungkasnya. (dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved