Pemuda Kapuas Raya Harap Pemekaran Tak Jadi "Kecap Manis" Saat Pilkada

Apalagi pada tahun 2020 akan dibangun Kantor Pemerintah Kapuas Raya dan siap membiayai untuk operasional Provinsi Kapuas Raya.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kordinator Presidium Perhimpunan Pemuda (Permuda) Kapuas Raya, Giat Anshorrahman 

PONTIANAK - Kordinator Presidium Perhimpunan Pemuda (Permuda) Kapuas Raya, Giat Anshorrahman berharap pemekaran Kapuas Raya benar-benar terealisasi dan tidak hanya menjadi "kecap manis" saat pilkada.

"Kami menyakini bahwa pemekaran Kapuas Raya pada saatnya nanti akan benar-benar terealisasi."

"Hanya saja yang perlu disadari semua pihak, realisasi Kapuas Raya tidak boleh berlarut-larut, apalagi DOB Kapuas Raya merupakan kebutuhan masyarakat di timur Kalbar," katanya, Kamis (12/12/2019).

Menurutnya, persoalan paling mendasar pemekaran Kapuas Raya dari Kalbar selama ini adalah masih setengah hati political will pemerintah, baik pihak eksekutif maupun legislatif.

Pangdam Beri Saran ke Pemkab Soal Desain Tata Kota Calon Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya

"Sekalipun nantinya moratorium DOB dicabut oleh Presiden, jika sinergi pemerintah di daerah masih setengah-setengah, maka pemekaran Kapuas Raya tetap akan menjadi kecap manis di setiap perhelatan Pilkada," ucapnya.

Belum lagi, lanjut Giat, pihak eksternal pemerintah, seperti elit politik daerah dan tokoh masyarakat yang masih berdebat pro kontra realisasi pemekaran ini.

Walaupun diakuinya, belakangan ini narasi pemekaran Kapuas Raya memang disetujui oleh semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, namun masalahnya, kata Giat, semua saling dorong tanpa ada kerja kolektif.

"Kalau hanya sekedar saling dorong, kami sebagai pemuda juga terus melakukannya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan saling lempar sana-sini."

"Pihak eksekutif maupun legislatif, apakah tingkat provinsi maupun kabupaten harus bersama-sama bergerak untuk merealisasikan Kapuas Raya," paparnya.

"Selama inikan terkesan diserahkan kepada Provinsi, sedangkan Pemkab tidak melakukan apa-apa, seakan-akan tanggungjawab Pemkab hanya menandatangani persetujuan adanya DOB," timpal dia.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved