Jelang Natal dan Tahun Baru, Ria Norsan Minta Disperindag se-Kalbar Identifikasi Ketersediaan Stok

Dirinya menegaskan kepada instansi terkait untuk melakukan pengamanan dan kelancaran transportasi distribusi barang kebutuhan pokok.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Ria Norsan Minta Disperindag se-Kalbar Identifikasi Ketersediaan Stok
TRIBUNPONTIANAK/Hamdan Darsani
Wakil Gubernur Kalbar memimpin Rakorda serta Pemantauan Harga dan Stok/Pasokan di Daerah menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020, Kamis (12/12/2019). 

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar memimpin Rakorda serta Pemantauan Harga dan Stok/Pasokan di Daerah menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020.

Rapat Koordinasi yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tjahya Widayanti bersama tim Satgas Pangan Polda Kalbar dan sejumlah Kepala Daerah dan para distributor di Kalbar.

Norsan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalbar untuk dapat Indetifikasi ketersedian Barang Kebutuhan Pokok di Provinsi Kalbar.

"Kami minta Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota di Kalbar untuk lakukan Indetifikasi ketersedian barang kebutuhan pokok," ujarnya Kamis (12/12/2019).

Pastikan Tak Ada Penimbunan, Gudang Sembako di Kota Pontianak Kena Sidak

Ia mengatakan Pemprov Kalbar juga meminta untuk mengantisipasi sedini mungkin potensi lonjakan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga, dan menjamin distribusi lancar dan harga barang kebutuhan pokok di Provinsi Kalbar stabil.

"Tujuan kita adalah untuk memantau harga-harga sembako terutama di pasaran, supaya tidak terjadi lonjakan kenaikan harga dan juga terjadi kekurangan stok," ujarnya.

Pemprov Kalbar siap menjaga stabilitas stok/pasokan dan harga menyambut Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 menegaskan bahwa barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dipastikan tersedia dan mencukupi jumlah permintaan sampai pasca Tahun Baru 2020.

Pihaknya juga akan terus mengawal kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha bahan pokok.

Terutama untuk menghindari terjadinya kenaikan harga, kekurangan stok/pasokan dan gangguan distribusi serta pengawasan terhadap barang-barang beredar ditengah-tengah masyarakat.

"Kami menegaskan agar seluruh pelaku usaha untuk menjual bahan pokok ke masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved