Hasil Konsultasi Komisi I DPRD Kalbar ke DPR RI, Pemekaran di Kalbar Masih Terkendala

Konsultasi tersebut disambut oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, beserta 8 anggota lainnya termasuk Mantan Gubernur Kalbar, Cornelis

Hasil Konsultasi Komisi I DPRD Kalbar ke DPR RI, Pemekaran di Kalbar Masih Terkendala
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Komisi I
Komisi I DPRD Kalbar saat melakukan konsultasi ke Komisi II DPR RI perihal Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalbar belum lama ini. 

PONTIANAK - Komisi I DPRD Kalbar belum lama ini melakukan konsultasi ke Komisi II DPR RI perihal Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalbar.

Konsultasi tersebut disambut oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, beserta 8 anggota lainnya termasuk Mantan Gubernur Kalbar, Cornelis.

"Saat ini mulai marak lagi dibicarakan, terutama rumor mengenai daerah Papua yang katanya pemekaran, moratorium dicabut khusus untuk Papua, sehingga banyak masyarakat yang meminta pemekaran mempertanyakan kepada kami, maka kami konsultasi," kata Angeline Fremalco, Kamis (12/12/2019) kepada Tribun.

Ketua Komisi I DPRD Kalbar ini mengungkapkan, dari hasil konsultasi, terjawab jika memang masih moratorium dan belum dicabut, masih menunggu peraturan pemerintah terkait penataan daerah, dan grand desain.

"Dari komisi II DPR RI jawabannya masih moratorium dan komisi II mengatakan akan mendesak agar terbentuknya peraturan pemerintah yang terkait penataan daerah," jelasnya.

Terkait Pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Begini Jawaban Bupati Jarot

Lanjut dikatakannya, Komisi I akan terus memperjuangkan untuk Provinsi Kapuas Raya dan lima Kabupaten yang masuk usulan.

Walaupun memang yang masuk Ampres baru tiga, yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Banua Lanjak dan Kabupaten Sekayam.

Sementara untuk Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Sambas Pesisir, dan Tayan, belum masuk Ampres.

"Kami menegaskan jika ini sudah lama, bahkan Provinsi Kapuas Raya deklarasinya dari 2005, dan kita dari pemprov maupun legislatif sudah mempersiapkan semua, tidak masalah jika moratorium, tapi kita maunya adil dan merata," terang Ketua KPPI Kalbar ini.

"Kita tetap memperjuangkan, karena keharusan dan keinginan masyarakat," timpal dia.

Lebih lanjut, adik Bupati Karolin Margret Natasa ini pun menerangkan pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Gubernur.

"Semenjak saya ketua komisi I saya belum berkomunikasi dengan Pak Gubernur, namun kita akan segera akan berkomunikasi terkait hal ini," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved