KPU Singkawang Jelaskan Ketentuan dan Alur PAW Anggota DPRD

Ia menuturkan, tidak ada yang berbeda terkait mekanisme ataupun alasan PAW dalam Pemilu 2019 dengan pemilihan sebelumnya.

TRIBUNPONTIANAK/Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar bimbingan teknis (Bimtek) mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD di Kampung Batu Villa and Resto, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (10/12/2019). 

SINGKAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar bimbingan teknis (Bimtek) mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD di Kampung Batu Villa and Resto, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (10/12/2019).

Dalam paparannya, Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Teknis, Ikhdar Salim, menyampaikan, PAW anggota legislatif merupakan proses penggantian anggota dewan yang diberhentikan antar waktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya.

"Dalam daftar peringkat perolehan suara dari parpol yang sama dan dapil yang sama," katanya.

Ia menuturkan, tidak ada yang berbeda terkait mekanisme ataupun alasan PAW dalam Pemilu 2019 dengan pemilihan sebelumnya.

KPU Singkawang Gelar Bimtek PAW Anggota DPRD

Ada tiga alasan mekanisme PAW dilakukan. Karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Demikian juga alurnya. Penyampaian pemberhentian antar waktu anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan surat tentang nama anggota DPRD yang berhenti antar waktu.

"KPU menerima surat dari pimpinan DPRD," terangnya.

Adapun dokumen pendukung anggota DPRD yang berhenti antar waktu, jika alasannya meninggal dunia, maka ada surat keterangan kematian dari lurah atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang.

Berkenaan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, surat pengajuan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Surat pengajuan pengunduran diri dapat dilengkapi dengan surat keputusan. Bila DPRD kabupaten/kota, itu gubenur.

Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini bagi anggota DPRD yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Selain itu, surat pengajuan pengunduran diri, juga dapat dilengkapi dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan anggota DPRD bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.

Surat keputusan pemberhentian dari partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik, bagi anggota DPRD yang diberhentikan.

Ikhdar mengatakan, dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota partai mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari parpol terkait dengan kepengurusan ganda parpol, KPU menyampaikan nama calon PAW ke pimpinan DPRD.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved