Terkait Aktivitas Pengerukan Pasir Diduga Ilegal di Kendawangan, SAMPAN Desak Pihak Terkait Kelokasi

Namun untuk memastikan hal itu maka terlebih dahulu pihak terkait harus turun kelepangan guna mengecek kondisi dilapangan

Terkait Aktivitas Pengerukan Pasir Diduga Ilegal di Kendawangan, SAMPAN Desak Pihak Terkait Kelokasi
TRIBUNPONTIANAK/ NUR IMAM SATRIA
Pengerukan pasir di bibir pantai di Dusun Sungai Gayam, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kendawangan yang diduga dilakukan secara Ilegal 

KETAPANG - Terkait persoalan pengerukan pasir di bibir pantai di Dusun Sungai Gayam, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kendawangan yang diduga dilakukan secara Ilegal oleh CV Kendawangan Quarindo Perkasa (KQP) mendapat sorotan berbagai pihak. 

Satu di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan Barat.

Direktur SAMPAN Kalbar, Dede Purwansyah meminta pihak terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pengerukan pasir dibibir pantai tersebut.

Dari Januari Hingga Desember 2019, Bulog Serap 700 Ton Gabah Petani

“Bisa dikasi sanksi administrasi berupa surat teguran atau bisa dipidana jika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai izinnya. Namun untuk memastikan hal itu maka terlebih dahulu pihak terkait harus turun kelepangan guna mengecek kondisi dilapangan,” kata Dede Jumat (06/12/2019).

Jika pihak terkait serius menyikapi persoalan ini, maka Dede menilai akan ketemu titik persoalan apakah memang perusahaan tersebut telah mengantongi izin secara lengkap untuk aktivitas pengerukan dan penjualan hasil kerukan.

“Makanya harus dipastikan dulu izinnya lengkap apa tidak. Misal mereka cuma ada izin ekplorasi maka itu hanya untuk uji coba dan itupun harus disosialisasikan dengan masyarakat sekitar dan mereka belum boleh mengambil dan menjual. Atau jika sudah ada izin ekplorasi ditambah izin operasi produksi maka boleh lakukan pengerukan namun mesti dilengkapi dengan dokumen lain seperti Amdal itupun harus dilihat lokasi perizinannya sesuai apa tidak, makanya pihak terkait harus turun kelapangan dan jangan cuma diam,” pintanya.

Menurut Dede, pihak terkait yang dimaksud seperti pemberi izin lingkungan atau pemberi informasi lahan serta pihak dinas pertambangan provinsi kalbar selaku dinas yang mengeluarkan izin untuk pertambangan.

“Persoalan seperti ini harus tegas, agar ada efek jera, kami pada dasarnya berharap kepada pelaku usaha termasuk masyarakat untuk dapat mempertimbangkan kondisi alam sehingga tidak serta merta hanya melihat dari segi keuntungan. Karena fisik lingkungan yang sudah dirubah bentuknya pasti akan ada dampaknya,” pungkasnya.

 Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
 

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved