Gubernur Sutarmidji Setuju Penghapusan Ujian Nasional dengan Syarat Ini!

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya setuju sepanjang ada media lain sebagai parameter ukurnya.

Gubernur Sutarmidji Setuju Penghapusan Ujian Nasional dengan Syarat Ini!
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Gubernur Kalbar, H Sutarmidji saat memberi sambutan acara Konferensi Provinsi PGRI Kalbar, di Hotel Mahkota Pontianak, Jumat (6/12/2019). 

PONTIANAK - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mewacanakan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021 mendatang.

Terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) saat ditanyai oleh awak media, Gubernur Kalbar, H Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya setuju sepanjang ada media lain sebagai parameter ukurnya.

Ia mengatakan sebenarnya bukan masalah ujian nasional tapi porsinya supaya tidak menjadi momok bagi anak.

Tapi evaluasi diakhir pelajaran itu harus dilakukan.

Ujian Nasional Dihapus? Mendikbud Nadiem Makarim Sebut Alasan Wacana Hapus UN Hindari Dampak Negatif

"Karena bagaimana kita mau mengklasifikasikan dan mengukur kemampuan siswa. Jadi evaluasi itu harus ada," ujarnya.

Ia mengatakan bukan cenderung kepada ujian nasional, tapi ujian lokal karena pemerataan pendidikan tidak sama di seluruh Indonesia .

Selain itu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi jurusan yang sudah jenuh.

" Jangan sampai mencetak pendidikan program S1 tau- tau jurusannya jenuh. Perguruan tinggi juga harus berani untuk melakukan evaluasi," pungkasnya.

Pencapaian Ujian Nasional SMP/MTs 2019 Meningkat

Ujian nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) menorehkan sejarah dengan ekspansi ujian berbasis komputer (UNBK) hingga mencakup 83% peserta (3.581.169) yang berasal dari 43.833 sekolah.

Halaman
1234
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved